Setiap Bertemu Presiden, Ini yang Diminta Wakil Ketua KPK untuk Polisi, Jaksa dan Hakim

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan sebuah pengakuan mengejutkan di hadapan ratusan personel Polri. Pengakuan itu terkait upaya meningkatkan kesejahteraan anggota polisi. Hal itu disampaikannya setiap bertemu Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar ada remunerasi terhadap Polri dan jaksa.

“Jadi saya ketemu presiden dan kemenkeu, saya ngomong. Itu dari dulu pesan reformasi loh Pak, yang perlu ditingkatkan remunerasi lebih dulu adalah hakim, jaksa, polisi,” cerita Laode M Syarief saat menghadiri acara Rakornis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Kamis (8/3).

Adapun remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi ini diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang, atau bisa diartikan juga sebagai upah atau gaji.

Bahkan kata dia, permintaan remunerasi itu kerap seperti rayuan. Sebab yang meminta presiden agar mau menaikkan gaji polisi dan jaksa itu juga dilakukan oleh Basaria Panjaitan yang merupakan purnawirawan Polri juga.

Menurut mantan dosen itu, remunerasi perlu bagi Polri maupun Kejaksaan. Sebab, upah jajaran dua lembaga tersebut dianggap terlalu kecil. Tidak hanya itu, bahkan remunerasi itu juga bentuk dari bagian amanat reformasi. “Ya karena enggak masuk akal. Karena itu pesan awal reformasi. Jangan harap profesionalisme kalau kebutuhan enggak tercukupi,” tambahnya.

Sayangnya, permintaan Laode ini tidak disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasannya semakin tinggi seorang aparat negara, baik itu PNS, TNI atau Polri, maka itu akan berdampak pada beban APBN untuk membayarkan pensiun mereka yang semakin membengkak.

“Karena pensiun itu diukur dari gapok (gaji pokok). Ini harus kita pikirkan bersama,” sebut Syarief. (Fajar/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...