Ingat! Sebarkan NIK dan KK Bisa Kena Pidana

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menyatakan menjamin perlindungan maksimal terhadap identitas kependudukan dalam registrasi ulang kartu SIM prabayar.Baik nomor induk kependudukan (NIK), nomor¬†kartu keluarga¬†(KK), maupun lainnya.Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu kebocoran NIK dan nomor KK.Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrullah mengatakan, jaminan tersebut tertuang dalam pasal 95A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).Yakni, setiap orang yang tanpa hak menyebar identitas orang lain bisa diancam pidana. “Dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak 25 juta,” ujarnya.Ketentuan tersebut, lanjut dia, juga berlaku bagi lembaga atau instansi yang selama ini diberi hak untuk mengakses identitas kependudukan.Seperti diketahui, saat ini ada puluhan instansi yang memiliki akses terhadap identitas kependudukan.Misalnya, lembaga perbankan, jaminan sosial, penyelenggara pemilu, imigrasi, pajak, dan jaminan sosial.Itu memang diperbolehkan sebagaimana ketentuan pasal 58 ayat (4) UU Adminduk.Meski demikian, lanjut Zudan, instansi tersebut tidak bisa menggunakan seenaknya dokumen kependudukan itu. Semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.Kepastian tersebut tertuang dalam MoU atau penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang selama ini dilakukan di awal kesepakatan dengan masing-masing lembaga.”Hal ini semata-mata dimaksudkan guna mengamankan data kependudukan yang diakses dan tidak disalahgunakan lembaga pengguna,” imbuhnya. Karena itu, jika terjadi pelanggaran oleh lembaga tersebut, pidana sudah menanti.

  • Bagikan