Terima Amplop, Pejabat BPN Semarang Terjaring OTT Kejari

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, SEMARANG – Empat pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang.

Informasi yang beredar dari pegawai Kejari Kota Semarang, keempatnya adalah Kepala BPN Kota Semarang, Sriyono;Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertahanan Nasional, Windari Rochmawati, serta dua staf BPN yang masih honorer, Jimmy dan Fahmi.

“Ada empat orang, keempatnya berinisial WR, S, F, J. Semuanya orang BPN Semarang,” kata Kepala Kejari Kota Semarang, Dwi Samudji, didampingi Kasi Tipidsus, Adi H Wicaksono, Selasa (6/3/2018).

OTT tersebut terjadi di Kantor BPN Kota Semarang Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 23 pada Senin (5/3/2018)  sekitar pukul 16.20. Penangkapan berdasarkan surat perintah penyelidikan No: 593/O.3.10/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018. Dari tangan keempatnya berhasil diamankan barang bukti 9 amplop berisi uang dan satu bendel uang tanpa amplop senilai Rp 32.400.000.

“Ada berbagai aduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di BPN Kota Semarang. Mulai, pungli (pungutan liar) dan sebagainya. Lalu kami lakukan penyelidikan,” ujarnya.

Dijelaskan, uang sebesar Rp 32.400.000 itu ditemukan dari meja Windari Rochmawati.  Penyelidikan kasus dugaan suap terkait pelayanan tanah ini, diakui Dwi, sudah dilakukan sejak 28 Februari 2018 lalu. Kemudian, Senin (5/3/2018), timnya yang dipimpin jaksa Waluyo melakukan OTT  di BPN  Kota Semarang.

Dwi menceritakan kronologi penangkapan keempat terperiksa tersebut, yakni saat timnya mendatangi kantor BPN Kota Semarang, sedang ada warga yang menyerahkan amplop  berisi uang. Warga tersebut tengah mengurus status tanah miliknya.

“Total amplop yang kita temukan ada 9 amplop berisi uang, dan satu bendel uang tanpa amplop. Uang tersebut kami temukan sesudah kami melihat satu warga memberikan amplop berisi uang ke mereka. Uang dalam 9 amplop dan satu bendel uang itu berjumlah Rp 32.400.000,” bebernya.

Selain di kantor BPN Kota Semarang, penggeledahan juga dilakukan Tim Pidsus Kejari Kota Semarang di rumah kos Griya Asri, tempat tinggal Windari Rochmawati, di Perumahan Wahyu Utomo Jalan Wahyu Asri RT 2 RW 6, Kelurahan Tambak Aji, Ngaliyan. Dari hasil pengeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah barang bukti. Meski demikian, penyidik enggan memberikan keterangan kepada awak media. Kabarnya penyidik menemukan uang tunai Rp 200 juta dan Rp 20 juta. “Nanti saja di kantor, Mas,” kata penyidik sembari memasukkan barang bukti ke dalam mobil, Selasa (6/3/2018).

Sedikitnya terdapat 6 penyidik Kejari dibantu 3 petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan mulai pukul 15.00-17.30. Saat keluar dari rumah kos mewah itu, petugas terlihat membawa beberapa bundel kertas dokumen dan satu kantong kain warna coklat yang diduga berisi uang tunai total Rp 220 juta.

Berdasarkan informasi warga sekitar, Bambang, rumah kos Griya Asri itu milik Kepala BPN Kota Semarang, Sriyono. Rumah kos itu sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Namun ketika disinggung mengenai keberadaan Windari, Bambang mengaku tidak terlalu mengetahuinya. Sedangkan Sriyono sendiri tinggal bersama keluarganya tak jauh dari rumah kos Griya Asri.  “Kalau perempuan yang dimaksud (Windari), saya tidak terlalu mengetahui. Tapi, ada yang tahu dia selalu dijemput naik mobil,” ujarnya.

Kajari Dwi Samudji menambahkan, untuk memperdalam temuan tersebut, pihaknya masih membutuhkan waktu 3 hari untuk melakukan pemanggilan saksi-saksi lainnya, selain terperiksa.  “Ini semua kan butuh waktu, nantinya akan ada saksi juga yang akan kita panggil, termasuk pemilik 9 amplop dan satu bendel uang itu,” jelasnya.

Sedangkan terkait motif, ia yakin hal ini mengenai pengadaan barang dan jasa.  “Iya itu motif yang mendasari temuan ini, jelas mengenai pengadaan dan jasa di BPN Kota Semarang itu,” katanya.

Kasi Tipidsus Kejari Kota Semarang, Adi H Wicaksono, mengatakan, keempatnya belum pasti semuanya ditahan, karena keempatnya diamankan masih bersifat mencari keterangan terkait kasus tersebut. Hanya saja, ia membenarkan keempatnya memang diamankan dalam OTT tersebut.“Kita masih melakukan pemeriksaan, semua masih diperiksa. Kami belum sampaikan, kalau semua pelaku, mana tersangkanya belum tahu, nanti saja, saya belum bisa bicara detailnya,”kata Adi ditemui usai mendampingi pimpinannya memberikan keterangan pers.

Asisten Kejati Jateng, Heru Chairrudin, mengatakan, OTT yang dilakukan tim Kejari Kota Semarang ini masih terus didalami. Ia sendiri hadir di Kejari Kota Semarang untuk melakukan pendampingan pemeriksaan terhadap keempat terperiksa OTT tersebut agar tidak ada kekhawatiran.

“Biar semua penyidikan berjalan lancar, bahkan perkembangannya masih belum bisa siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Masih jauh sekali itu, untuk bisa menetapkan sebagai tersangka, karena prosesnya masih panjang,” ungkapnya.

Heru juga belum bisa memastikan apakah kasus ini praktik pungli atau suap, karena masih akan dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan. “Kita masih akan lihat, siapa yang menyuap dan siapa yang meminta uang ini, sampai amplopnya banyak sekali. Karena itu, perlu diselami lebih dalam dulu,” katanya.

Windari Sudah Pernah Diperiksa

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang menimpa 4 pegawai BPN Kota Semarang menimbulkan keprihatinan dari Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Jateng, Heri Santoso. Heri sendiri kemarin belum bisa berkomentar banyak, karena belum ada kejelasan resmi adanya OTT tersebut. Bahkan ia mengaku, untuk berkoordinasi dan konfirmasi dengan Kepala BPN Kota Semarang, Sriyono, belum bisa dilakukan. Namun pihaknya mengaku terkait masalah pungli dalam pengurusan dokumen pertanahan sudah diingatkan setiap saat.

“Terakhir kami ingatkan pas pelantikan kemarin. Termasuk Ibu Windari juga sudah kami lakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Awalnya ada pengaduan warga, kemudian langsung saya BAP dan sidak di lokasi,”kata Heri kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia mengaku menyesalkan kejadian tersebut kembali dilakukan Windari. Padahal dikatakannya, yang bersangkutan sudah akan dimutasi.  “Kami menyesalkan kok malah mengulangi lagi, padahal mau dimutasi, ini nanti bisa saja dicopot. Tapi memang, saya belum tahu persis masalah ini, nanti kalau terbukti adanya pungli, kami tetap menunggu proses pengadilan untuk memberikan sanksi selanjutnya,” ujarnya.

Selama yang bersangkatan menjalani proses hukum, lanjut Heri, untuk sementara, pihaknya akan menunjuk pelaksana tugas (Plt)  agar proses pelayanan BPN Kota Semarang tidak berhenti.

Terpisah, Plt Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng, Sabarudin Hulu mengaku, di instansi yang dipimpinnya pada 2017 lalu, mendapat beberapa laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut terkait pelayanan BPN di Jawa Tengah. Namun atas aduan itu, lanjut Sabarudin, ada respons cepat dari Kakanwil BPN Jawa Tengah, sehingga dapat memberikan penyelesaian terhadap laporan tersebut. “Waktu itu, dominan yang dilaporkan adalah pelayanan di kantor BPN yang ada di Kabupaten/Kota di Jateng,”katanya.

Sedangkan terkait OTT tersebut, Sabarudin menilai semua itu sudah menjadi bagian dari tugas aparat penegak hukum dalam memberantas praktik pungli. Ia berharap peristiwa OTT yang terjadi di BPN Kota Semarang menjadi pembelajaran kepada penyelenggara pelayanan publik yang lain, sehingga kasus yang sama tidak terulang kembali. “Kami dorong pengawas internal untuk mencegah praktik-praktik perbuatan maladministrasi dan mencegah perbuatan korupsi,” tandasnya.

Ia juga mengaku, pada 2017 ada beberapa laporan dugaan pungli atas pelayanan di BPN. Namun  pelapor kurang kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang cukup atas laporan dugaan pungli tersebut. Sehingga pihaknya memutuskan, laporan itu tidak cukup bukti pendukung terjadinya maladministrasi berupa pungli. “Tapi, kami tetap monitoring atas aduan dimaksud sebagai petunjuk kepada ORI Jawa Tengah,” ujarnya.  (Fajar/JPR)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...