Abraham Samad Nilai Permintaan Wiranto Bentuk Intervensi Terhadap KPK

Rabu, 14 Maret 2018 18:58

Abraham Samad

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015, Abraham Samad mengatakan, permintaan Menkopolhukam Wiranto yang meminta agar lembaga antirasuah menunda proses penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah yang terindikasi korupsi, telah mengintervensi lembaga indepen yang kini digawangi Agus Rahardjo cs. Oleh karena itu, Abraham menilai, sikap yang dilakukan KPK menolak permintaan mantan Panglima ABRI tersebut sudah tepat.”Jabatan yang melekat pada Pak Wiranto adalah Menkopolhukam. Jadi, permintaan terhadap KPK agar menunda pengumuman tersangka kepala daerah yang terlibat korupsi itu sudah merupakan bentuk intervensi terhadap KPK yang merupakan lembaga independen,” kata Abraham Samad, dalam keterangan tertulis, Rabu(14/3).Abraham mengingatkan, dalam sistem tata negara, KPK ditempatkan sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan di sejumlah daerah yang melibatkan calon kepala daerah petahana atau yang bukan petahana.Namun dalam konteks hukum dan ketatanegaraan, kata Abraham, permintaan Wiranto tetaplah dapat dikategorikan intervensi terhadap tugas dan fungsi KPK sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.“Jadi KPK tidak perlu menanggapi permintaan Pak Wiranto itu, syukur kalau malah menolaknya secara tegas,” tegas pendiri Anti Corruption Comission Makassar tersebut.Abraham dapat memahami, apa yang disampaikan Wiranto secara substantif bermuatan positif, yakni dalam penyelenggaraan Pilkada di 171 daerah, agar tidak menimbulkan kegaduhan. Pengumuman calon kepala daerah yang akan ikut pilkada diduga dapat memengaruhi tahapan pilkada serentak dan pilihan rakyat terhadap calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

Bagikan berita ini:
7
6
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar