KPK Ogah Penuhi Permintaan Wiranto, Proses Hukum Cakada Terus Berlanjut

Rabu, 14 Maret 2018 18:37

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Permintaan pemerintah untuk menunda rencana pengumuman sejumlah calon kepala daerah (cakada) sebagai tersangka tidak dihiraukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Lembaga musuh para koruptor itu justru meminta pemerintah mencari solusi untuk menyikapi pengumuman cakada yang menjadi tersangka agar tidak mengganggu proses pilkada yang sedang berlangsung. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, sikap lembaganya tidak akan berubah. Yakni, proses hukum yang sudah berjalan tidak akan dihentikan.”Lebih baik pemerintah membuat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Red) soal pergantian calon terdaftar pilkada,” ujarnya di Jakarta kemarin. Langkah itu lebih konstruktif daripada menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup soal peristiwa pidananya.Permintaan penundaan proses hukum kemarin disampaikan lagi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia menuturkan, pemerintah berharap stabilitas menjelang pilkada bisa terjaga.JK mengakui, KPK punya pandangan tersendiri soal pengumuman penetapan tersangka. Namun, di sisi lain, ada pandangan pemerintah mengenai rencana tersebut. “Pandangan pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, untuk menjaga stabilitas, menjaga proses. Kita lihat sajalah nanti,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (13/3).JK menuturkan, yang sulit memang bila terjadi operasi tangkap tangan (OTT). Tentu pengumuman tersangka tidak bisa ditunda-tunda meski dalam masa pilkada. “Kalau penyelidikan biasa, mungkin bisa ditunda. Tapi, kalau OTT, ya hari ini di-OTT, hari itu kena masalahnya,” tegas JK.

Komentar