Abraham Samad Sebut Usulan Wiranto Bisa Menciderai Proses Demokrasi

Sabtu, 17 Maret 2018 17:31

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan penundaan pengumuman status tersangka kepada calon kepala daerah, menimbulkan mudarat.Pasalnya, hal itu bisa berdampak buruk dan menciderai proses demokrasi yang berjalan.”Penegakan hukum itu tidak bisa ditunda karena ada perhelatan politik seperti pilkada. Ada dampak atau impact yang konsekuensinya mudaratnya lebih besar,” ungkap Abraham dalam diskusi bertajuk Korupsi, Pilkada dan Penegakan Hukum di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3).Samad juga mengkhawatirkan jikalau penundaan pengumuman cakada yang terindikasi korupsi dikabulkan,  tersangka bisa melenyapkan alat bukti.Imbasnya, kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah juga menjadi buruk.”Bupati terpilih, Gubernur terpilih lalu dilantik di lembaga pemasyarakatan. Tidak ada negara yang seperti ini. Ini kan merusak peradaban,” ujarnya.Wacana ini sebelumnya dilontarkan Menkopolhukam, Wiranto. Wiranto ketika itu menyarankan agar KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah, sampai kontestasi Pilkada rampung.Kemudian, Samad juga mengaku saat masa kepemimpinannya pernah membuat survey terhadap pilkada dan pilgub seluruh Indonesia.” 90 persen berlangsung tidak fair. Sepuluh persen fair, itupun karena money politic,” tuturnya.Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan pernyataan yang dilontarkan oleh Wiranto.Menurutnya, hukum tidak boleh disamaratakan dengan proses politik lantaran memiliki proses dan prosedur berbeda.

Bagikan berita ini:
1
4
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar