KPU Tolak Permintaan KPK Soal Pengganti Cakada Terandung Kasus Hukum

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pergantian calon kepala daerah yang tersandung masalah hukum.

Menurut Arief, sistem pelaksanaan proses pemilihan di Indonesia sudah baik dibandingkan negara Malaysia. Maka, tidak perlu adanya Perppu mengenai hal tersebut.

“Saya enggak setuju, karena kalau (cakada) boleh diganti di masa yang akan datang, itu tidak jadi serius dalam pengusungan,” ungkap Arief dalam diskusi dengan tajuk “Politik, Pilkada dan Penegakan Hukum’ di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3).

Dia mengatakan, jika nantinya ada calon kepala daerah tersandung masalah hukum, maka akan menjadi momentum tersendiri bagi para partai politik dan pemilih untuk lebih berhati-hati.

“Ingat, ini kan masih tahap pencalonan. Masih ada tahap pemilihan, penghitungan suara. Pemilih harus jeli di sini,” lanjutnya.

Arief mengatakan, polemik mengenai penundaan penetapan tersangka dan wacana dicarikan pengganti cakada yang tersandung kasus korupsi harus merujuk pada pelaksanaan pemilu 2014 silam.

“Setelah ditetapkan hasil (anggota legislatif) dari data ada tersangka, maka KPU dan KPK ada inisiatif menyampaikan daftar calon terpilih (DCT) untuk diusulkan tidak diresmikan dulu. Dan presiden waktu itu setuju supaya SK-nya tidak diterbitkan dahulu, maka dia tidak bisa dilantik dulu sampai dinyatakan bebas masalah,” jelas Arief.

Kemudian, kata Arief pihaknya juga sudah melakukan sikap dengan berhati-hati mengenai calon kepala daerah seperti terkait kerjasama dengan polisi mengenai dokumen, dengan rumah sakit berhubungan kesehatan dan LHKPN juga dengan KPK.

“Sekarang regulasi kita dari pemilu makin baik ada laporan dana kampanye harus dipublikasi,” ujarnya.

Terakhir, terkait cakada yang terindikasi korupsi tidak perlu dibuat aturan dalam bentuk Perppu, yakni mengganti dengan cakada lain. Menurutnya, lakukan diskualifikasi (peserta pilkada) namun dengan catatan, khusus kasus korupsi dan sudah jadi tersangka.

“Pengusung, jadi berhati-hati dalam menentukan calon karena memiliki resiko besar (di diskualifikasi),” tutupnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar perlu dikeluarkannya Perppu mengenai pergantian calon kepala daerah yang tersandung kasus korups. Ini banyak sejumlah calon kepala daerah peserta Pemilu 2018 terjerat rasuah.

Beberapa waktu lalu, KPK beberapa kali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dan menangkap sejumlah kepala daerah yang akan bertarung dalm kontes pilkada. Mereka terdiri dari petahana maupun calon kepala daerah yang memang terindikasi kasus korupsi pada saat menjabat. Adapun para cakada yang sudah ditangkap antara lain calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, calon Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan calon Bupati Jombang Nyono Suharli. Ada juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun berikut putranya Adriatma yang merupakan Wali Kota Kendari. (Fajar/JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...