KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Kendari non Aktif dan Cagub Sultra

Senin, 19 Maret 2018 - 21:57 WIB
Asrun mantan Walikota Kendari yang sedang menyalonkan menjadi Guberbur Sulawesi Tengara (depan) dan Adriatma Dwi Putra (belakang) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (01/2/2018). Calon Gubernur Sulawesi Tengara terduga menerima suap proyek pembangunan jalan Bungkutoko Kendari 1,5 Milliyar bersama anaknya yang sekarang menjadi Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra. FOTO : ISSAK RAMADHAN / JAWAPOS.COM

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Wali Kota Kendari non aktif, Adriatma Dwi Putra, Calon Gubernur Sultra, Asrun beserta Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari dan Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah selama 40 hari kedepan.

Keempatnya yang ditahan sejak 1 Maret 2018 lalu merupakan tersangka dalam kegiatan tangkap tangan terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa lingkup Kota Kendari Tahun 2017-2018 sebesar Rp. 2,8 Miliar.

Hal itu diungkapkan Febri Diansyah melalui pesan singkatnya. Perpanjangan selama 40 hari kedepan itu berlaku mulai 21 Maret 2018 hingga 29 April 2018 mendatang.

“Dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari,” kata, Febri Diansyah, Senin (19/3).

Sekedar diketahui, keempat tersangka itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK selama tiga hari di Kota Kendari. Keempatnya diamankan ditempat yang berbeda.

Fatmawati Faqih mantan kepala BPKAD kota Kendari dan H.Hasmun Hamzah pengusaha Direktur PT. Sarana Bangun Nusantara tiba di gedung KPK, Jakarta Kamis (01/2/2018). Pensiunan Kepala BPKAD kota Kendari di duga membantu kelancaran proyek pembangunan jalan Bungkutoko Kendari.
FOTO : ISSAK RAMADHAN / JAWAPOS.COM

Adriatma Dwi Putra diamankan penyidik KPK di Rumah Dinas Wali Kota Kendari. Sedangkan ayahnya, Asrun diamankan dirumah pribadinya. Begitu juga dengan dua tersangka lainnya yang diamankan dirumah masing-masing.

Dalam proses penyidikan, diduga uang hasil suap sebesar Rp. 2,8 Miliar itu akan diperuntukkan untuk modal kampanye Asrun sebagai calon gubernur Sultra periode 2018-2023.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.