Ketua KPU Sultra Ikut Diperiksa KPK

Selasa, 20 Maret 2018 - 10:00 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan kasus terkait dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Kendari non aktif Adriatma Dwi Putra (ADP), calon gubernur Sulawesi Tenggara yang juga merupakan ayah dari ADP, Asrun, mantan Kepala BPKAD, Fatmawati Faqih serta Dirut PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah.

KPK setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap keempat tersangka yang kini mendekam di balik jeruji besi KPK, kini penyidik mulai menyasar pihak-pihak lain. Hari ini, Selasa (20/3) penyidik memanggil 3 orang untuk dimintai keterangan. Mereka adalah Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, Direktur PT Kendari Siu Siu, Ivan Santri Jaya Putra, serta staf keuangan PT Sarana Perkasa Eka Lancar, Suhar.

Belum ada konfirmasi lebih jauh terkait dengan pemanggilan ketiga orang tersebut. Juru bicara KPK, Febri Diansyah juga sudah di konfirmasi, namun belum ada jawaban. Yang jelas, dalam rilis pemeriksaan saksi dan tersangka ketiganya, tertulis diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018 terhadap tersangka Adriatma Dwi Putra.

Sekedar diketahui, keempat tersangka itu terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selama tiga hari di Kota Kendari. Keempatnya diamankan ditempat yang berbeda.

Daftar pemeriksaan tersangka dan saksi yang dikeluarkan KPK, Selasa (20/3).

Adriatma Dwi Putra diamankan penyidik KPK di Rumah Dinas Wali Kota Kendari. Sedangkan ayahnya, Asrun diamankan dirumah pribadinya. Begitu juga dengan dua tersangka lainnya yang diamankan dirumah masing-masing.

Dalam proses penyidikan, diduga uang hasil suap sebesar Rp. 2,8 Miliar itu akan diperuntukkan untuk modal kampanye Asrun sebagai calon gubernur Sultra periode 2018-2023.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.