Masih Jalani Tes Kesehatan, Ketua KPU Sultra Tunda Pemeriksaan di KPK

Selasa, 20 Maret 2018 - 20:03 WIB

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah termasuk salah satu dari tiga orang saksi yang dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus yang menjerat Wali Kota Kendari non  aktif, Adriatma Dwi Putra.

Dua saksi lainnya yang ikut dipanggil yakni, Direktur PT Kendari Siu Siu, Ivan Santri Jaya Putra dan staf Keuangan PT Sarana Perkasa Eka Lancar, Suhar. Namun, ketiganya tidak hadir memenuhi panggilan KPK.

Hidayatullah dalam konferensi persnya mengaku sudah menerima surat panggilan dari penyidik KPK sejak tiga hari yang lalu, atau tepatnya, Sabtu (17/3). Namun, ia mengaku belum bisa memenuhi panggilan KPK karena masih mengikuti serangkaian tes dalam rangka seleksi calon anggota KPU Sultra.

“Benar dan saya sudah terima tanggal 17 Maret kemarin, saya minta di tunda sampai dengan tangal 28 Maret mendatang. Sebab saat ini saya masih menjalani tes kesehatan,” ujar Hidayatullah seperti dikutip dari anoatimes.id.

Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui persis persoalan apa sehingga dirinya dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Namun, ada kemungkinan terkait dengan pembiayaan dana kampanye yang disepakati bersama sebesar Rp. 41 Miliar.

“Mungkin terkait pilkada yang biayanya tinggi dimana dana kampanye sampai dengan Rp 41 Miliar yang disepakati bersama-sama. Tapi dana kampanye Rp 41 Miliar tidak harus digunakan sebegitunya, hanya batasannya saja, dan disepakati bersama-sama. Tapi selanjutnya saya belum tau ya,” tuturnya.

Akan tetapi, secara tegas jika terkait dengan kasus proyek yang menimpa keempat tersangka yang kini ditahan KPK, Hidayatullah mengaku tidak pernah bermain-main dengan persoalan proyek. “Kalau soal pengadaan barang dan jasa, saya tidak pernah main proyek. Saya percaya kalau KPK itu profesional, KPK pasti tahu siapa-siapa dan mana yang main proyek,” tegasnya.

Untuk diketahui, Wali Kota Kendari non aktif, Adriatma Dwi Putra, calon Gubernur Sultra, Asrun, mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih serta Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah kini tengah menjalani masa tahanan KPK. Keempatnya ditangkap dalam kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selama tiga hari di Kota Kendari.

Adriatma Dwi Putra diduga menerima suap dari proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018 dari Hasmun Hamzah sebesar Rp. 2,8 Miliar. Uang tersebut diduga akan dipergunakan untuk biaya kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra, Asrun-Hugua.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.