Peluang Dapat Kuota CPNS Makin Terbuka

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, TARAKAN – Kedatangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur ke Kalimantan Utara pada Senin (19/3), tidak hanya membawa berkah bagi pemerintah provinsi, tapi juga kabupaten dan kota, termasuk Tarakan.

Peluang mendapatkan kuota CPNS bukan hanya terbuka bagi Pemprov Kaltara, tapi juga di Pemkota Tarakan. Itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Khaeruddin Arief Hidayat setelah ikut hadir dalam pertemuan bersama Menpan.

Menurutnya, seiring banyaknya PNS yang pensiun, terbuka kesempatan bagi pemerintah pusat untuk membuka moratorium penerimaan PNS bagi daerah-daerah yang sudah diberlakukan sejak beberapa tahun lalu, dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan pegawai yang pensiun dan yang masih bekerja.

“Jumlah pensiunan dalam dengan jumlah yang masuk tidak seimbang, maka tentu akan dibuka lagi penerimaan CPNS,” ujarnya, Selasa (20/3).

Apalagi, lanjutnya, Kalimantan Utara termasuk sebagai daerah prioritas penerimaan CPNS. Namun, ada perihal khusus yang dipesan Menpan dalam rangka penerimaan CPNS. Menurut Arief, kabupaten dan kota hanya bisa mengusulkan jumlah formasi sesuai kebutuhan saja. Tidak asal mengusulkan.

“Jadi, bukan berdasaran apa yang kami minta lalu diberikan gantinya. Kami juga harus menyesuaikan. Kalau kebutuhan hanya 5 atau 10, ya segitu yang kami usulkan,” tuturnya.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ia akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Tarakan untuk melakukan pendataan sekaligus analisa jabatan terhadap kebutuhan pegawai, untuk kemudian diusulkan ke Menpan.

Yang pasti, lanjutnya, Pemkot Tarakan masih membutuhkan pegawai untuk memenuhi kekurangan. Misal, untuk kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mantri Raga yang masih kekurangan tenaga medis maupun administrasi. Namun, Arief Hidayat belum bisa memastikan formasi apa saja yang akan diusulkan Pemkot Tarakan nantinya.

Arief Hidayat juga mendukung usulan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie yang berharap Menpan dapat meninjau kembali aturan penerimaan dokter spesialis. Karena kebanyakan usia dokter spesialis di atas 35 tahun. Sementara, batas usia maksimal penerimaan PNS yang diatur maksimal 35 tahun.

Dia juga optimistis Pemkot Tarakan mendapatkan kesempatan melakukan penerimaan CPNS tahun ini. Jika itu terwujud, berarti kesempatan bagi masyarakat Tarakan untuk menjadi PNS kembali terbuka lebar.

Harapan mendapatkan kuota CPNS, juga disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan Indriyati. “Semoga Bulungan dapat formasi yang sudah diajukan,” ujarnya.

Untuk diketahui, BKPSDM Bulungan mengusulkan sebanyak 220 formasi yang terdiri dari 102 tenaga kesehatan dan 100 tenaga teknis. Namun, untuk tenaga teknis yang diusulkan kemungkinan tidak bakal disetujui. Pasalnya, Menpan Asman Abnur menegaskan pemerintah daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen sudah tidak rasional. Sedangkan belanja pegawai Pemkab Bulungan sudah lebih 50 persen.

“Saya tidak bisa pastikan kalau menyangkut (belanja pegawai, Red) itu,” ujar Indriyati.

Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan Syarwani mengungkapkan, formasi kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas, termasuk agar pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan riil jumlah pegawai negeri sipil.

“Tenaga kesehatan dan pendidikan memang sudah diusulkan. Tidak termasuk usulan tenaga administrasi,” ujarnya.

Dia juga mengakui bahwa belanja pegawai Pemkab Bulungan sudah melewati 50 persen. “Ada aturan yang sudah digariskan dari Kemenpan-RB bahwa tidak melebihi 50 persen untuk belanja pegawai,” tegasnya.

Karena itu, politisi Golkar ini mengingatkan perlu adanya langkah-langkah untuk mengurangi belanja pegawai. “Bisa saja terjadi pengurangan jumlah formasi yang sudah diajukan,” ujarnya. (mrs/uno/fen)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...