Terdakwa Kasus Sabu Dituntut Hukuman Mati

FAJAR.CO.ID, TARAKAN – Dua dari tiga terdakwa kasus sabu-sabu 11,5 kilogram, yakni Andi dan Amin dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan, Jumat (23/3). Amin dan Andi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana narkotika. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amin dengan pidana mati, dengan menyatakan barang bukti (BB) berupa narkotika golongan satu jenis sabu Kristal, dengan berat atau 10 kg yang terdapat di dalam satu buah jeriken warna biru,” ungkap jaksa penuntut umum saat membacakan surat tuntutan. Begitu juga dengan Andi. Mendengar tutuntannya tersebut, kedua terdakwa itu langsung tertunduk. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Tarakan Banan Prasetio menuturkan, adapun hal yang memberatkan terhadap dua terdakwa, yakni tidak mengaku berterus terang dalam persidangan. Dan, juga keterangan terdakwa berubah-ubah pada saat memberikan kesaksian untuk terdakwa lain. Terdakwa pun merupakan sindikat jaringan narkotika Malaysia yang dikendalikan oleh Mec dan Ayau. Untuk diketahui, Ayau juga merupakan terpidana mati dalam putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tarakan. Namun, dalam putusan bandingnya di Pengadilan Tinggi Kaltim ia divonis seumur hidup dan perkaranya saat ini masih dalam tahap menunggu proses kasasi. Ayau sendiri saat ini sudah dipindahkan ke Lapas Surabaya, karena sempat mengamuk usai hukuman mati dibacakan di Pengadilan Negeri Tarakan, akhir 2017 lalu. “Hal yang meringankan tidak ada. Dan, tuntutan ini juga sama yang diberikan terhadap terdakwa Andi yang merupakan salah satu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA,” bebernya. Sementara, ketiga terdakwa lainnya, Roniansyah, Ari Permadi dan Hariyanto dituntut hukuman seumur hidup karena dipersidangan tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada penyesalan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa. Terpisah, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tarakan Banan Prasetya menuturkan sudah ada pertimbangan dari Kejaksaan Agung sebelum memberikan tuntutan kepada terdakwa. Menurutnya, terdakwa juga punya hak untuk melakukan upaya hukum lain. “Kan tidak berhenti di sini, masih ada upaya hukum, kalau mau banding untuk diuji lagi di hakim di Pengadilan Tinggi atau kalau mau kasasi bisa diuji di hakim Mahkamah Agung. Kalau memang ada novum atau bukti baru bisa dilakukan peninjauan kembali. Inilah menurut kita yang seadil-adilnya, masalah nanti hakim memutuskan apa itu kewenangan hakim,” bebernya. Majelis Hakim yang diketuai Christo Sitorus menjadwalkan sidang pembelaan diagendakan 2 April mendatang, dilanjutkan replik 4 April, duplik 12 April dan putusan 12 April. “Masa tahanan terdakwa dari Pengadilan Tinggi ini habis 20 April mendatang, jadi seharusnya sebelum 10 hari masa tahanannya ini habis saya sudah harus memutuskan perkara ini,” ujarnya. Di sisi lain, kuasa hukum Andi, Andika menilai tuntutan yang dibacakan JPU terlalu mengada-ada dan hanya berdasarkan pada Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) BNN Pusat dan bukan pada fakta yang terungkap di persidangan. “JPU hanya menilai berdasarkan pada berita BAP didepan penyidik BNN. Bukan berdasarkan, kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jadi, betul-betul ini kriminalisasi menurut saya,” kata Andika. (mrs/fen)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi M1

Comment

Loading...