19 Anggota Dewan Jadi Tersangka, Pembahasan Anggaran Pemkot Malang Terancam

Selasa, 27 Maret 2018 21:41

FAJAR.CO.ID, MALANG – Sedikitnya 21 orang di jajaran Pemerintahan Kota Malang yang masuk dalam pusaran kasus dugaan korupsi APBD Perubahan tahun anggaran 2015. Hal itu membuat jalannya proses pemerintahan mandek. Salah satunya terkait pembahasan anggaran hingga berbagai kebijakan strategis pemerintah.Rincian 21 orang tersebut dua pejabat Pemkot Malang dan sisanya anggota DPRD Kota Malang. Bahkan, Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim beserta tiga wakilnya pun turut masuk ke dalam deretan nama tersangka kasus rasuah tersebut.Menanggapi situasi tersebut, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi mengungkapkan, pihaknya akan melakukan konsultasi kepada lembaga hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat. Apalagi, jadwal-jadwal pembahasan anggaran sudah mulai dikerjakan.Menurut Bambang, jadwal terdekat yang musti digarap dewan adalah pembahasan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (Lkpj) APBD Kota Malang 2017.”Kalau sesuai jadwal, paling dekat ini membahasan Lkpj 2017. (Soal kemungkinan tidak hadirnya pimpinan dewan selama pembahasan) sesuai ketentuan kan (status tersangka) belum punya kekuatan hukum tetap. Berpositif bahwa (pembahasan Lkpj) ini masih akan diproses,” ujar Bambang.Dia mengungkapkan, jika nantinya pimpinan dewan tidak dapat mengikuti agenda rapat-rapat anggaran karena tengah diusut kasusnya maupun jika ada penahanan, maka masih bisa dianggap izin. “Orang izin (tidak hadir) termasuk diabsen. Yang perlu untuk kondisi ini, kami akan minta fatwa tersurat dari Gubernur dan Kemendagri,” jelas Bambang.

Komentar