KPK Dalami Permintaan Dana Kampanye Cagub Asrun

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan permintaan dana kampanye calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun. Kemarin, KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga melakukan permintaan sejumlah uang untuk keperluan dana kampanye Asrun.

Fatmawati Faqih yang sudah berstatus tersangka dan ditahan ditahan diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Adriatma Dwi Putra yang merupakan Wali Kota Kendari 2017-2022 dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2018.

“Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawaty Faqih diperiksa terkait dengan perannya dalam meminta dana kampanye kepada pengusaha yang terlibat proyek di Kota Kendari,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (26/3).

Selain, Fatmawati Faqih, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Faisal Alhabsy dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kendari, Yohanis Tulak. Keduanya juga diperiksa terkait dengan perkara yang sama yakni TPK suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Kendari tahun 2017-2018.

Sekedar diketahui, Wali Kota Kendari nonaktif, Adriatma Dwi Putra terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama dengan sang ayah yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun. Selain keduanya, KPK juga mengamankan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih serta Direktur PT Bangun Sarana Nusantara (BSN), Hasmun Hamzah.

Hasmun Hamzah diduga memberi sejumlah uang sebesar Rp. 2,8 Miliar secara bertahap. Uang tersebut diduga untuk keperluan kampanye Asrun dalam perhelatan Pilgub Sultra. Keempatnya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK sejak, Kamis (1/3) lalu.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...