Agar Tak Dicurigai Publik, KPK Harus Periksa Puan dan Pramono

Rabu, 28 Maret 2018 16:50

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus segera melakukan konfirmasi terhadap politisi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung yang diungkapkan terdakwa kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Konfirmasi ini diperlukan agar publik tidak mencurigai kinerja KPK.

Puan Maharani dan Pramono Anung disebut ikut menerima uang sebesar US$ 500 ribu. “KPK sudah mendapatkan bahan baru mengenai pihak pihak yangg menikmati hasil kejahatan e-KTP, kewajiban KPK mengkonfirmasi pada pihak pihak lainnya agar menjadi fakta hukum,” kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, Rabu (28/3).

Menurutnya, apa yang diucapkan oleh pihak-pihak baik saksi atau terdakwa di pengadilan jika berkesesuaian dengan pihak atau saksi lainnya maka itu menjadi fakta persidangan atau fakta hukum.

Dalam konteks yang disebutkan oleh Setya Novanto bisa menjadi fakta hukum jika susah dikonfirmasi oleh saksi saksi yang disebut SN, OK dan AN.

“Hal ini menjadi mutlak karena belum tentu yang dikemukakan terdakwa SN suatu fakta kebenaran, meskipun fakta juga belum tentu kebenaran,” jelasnya.

Jadi, lanjut Fickar, jika sudah menjadi fakta hukum maka sudah bisa dikonfirmasi sebagai alat bukti dan jika sudah dianggap cukup maka bisa dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi eKTP.

“Tentu saja, info baru ini tetap harus dikonfirmasi juga pada yang bersangkutan, orang yang disebut SN harus diperiksa juga sebagai saksi, maksud saya sekarang ada dasar dan alasan untuk memanggil dan memeriksa mereka,” tegasnya.

Komentar