Diperiksa Penyidik KPK, Ketua KPU Sultra Dicecar 17 Pertanyaan


Selain itu juga terkait dengan dana kampanye yang dilaporkan oleh pasangan Asrun-Hugua sebesar Rp. 100 juta yang sudah dilaporkan sejak 16 Februari 2018 lalu. Sebagai penyelenggara, Hidayatullah mengaku sudah memberikan penjelasan serta semua bukti-bukti tentang apa yang ingin diketahui oleh penyidik KPK.”Pada dasarnya penyidik belum terlalu menguasai perkembangan terkait dengan pencalonan, kampanye maupun pelaporan dana kampanye. Sehingga penyidik membutuhkan keterangan resmi dari KPU agar dapat memastikan bahwa Asrun adalah calon gubernur yang sah dan telah melaporkan dana kampanyenya sebesar Rp. 100 juta sebagai posisi awal,” tutupnya.Sekedar diketahui, Hidayatullah dipanggil penyidik KPK untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018 yang melibatkan Wali Kota Kendari nonaktif, Adriatma Dwi Putra (ADP), calon gubernur Sultra, Asrun dan mantan Kepala BPKAD, Fatmawati Faqih sebesar Rp. 2,8 miliar dari pengusaha PT. Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah. Namun, dalam keterangannya dihadapan penyidik, KPK tidak menyinggung perihal kasus dugaan suap tersebut. (Fajar)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR