Sidang Vonis Nur Alam, Hakim Perintahkan KPK Buka Blokir Rekening dan Sertifikat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memutuskan untuk mengabulkan salah satu permohonan terdakwa mantan gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam. Permohonan yang dimaksud adalah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka blokiran rekening dan sertifikat tanah yang sempat diblokir penyidik selama proses penyidikan berlangsung.

Permohonan terdakwa yang dimaksud meliputi rekening, save deposit box dan investasi atas nama Nur Alam. Begitu juga dengan sertifikat tanah dan bangunan atas nama Nur Alam pula. Aset yang sempat disita oleh penyidik diantaranya sertifikat tanah dan bangunan di Setiabudi, Kuningan Timur, Jakarta Selatan serta sertifikat tanah dan bangunan di Kota Kendari atas nama Nur Alam.

“Memerintahkan jaksa untuk mengajukan permohonan pada bank dan badan pertanahan untuk membuka blokir rekening dan tanah atas nama terdakwa,” kata salah satu majelis hakim anggota saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/3).

Perintah majelis hakim tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP tentang barang-barang yang disita oleh penyidik adalah barang yang diduga berkaitan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

“Bahwa dalam persidangan barang bukti tersebut tidak dilampirkan sebagai barang bukti surat. Maka permohonan penasehat hukum harus dikabulkan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Nur Alam dijerat pasal primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu juga, Nur Alam dijerat pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas dasar tersebut, Jaksa menuntut Nur Alam 18 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar. Tak hanya itu, hak politik Nur Alam juga ikut dicabut selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa hukumannya. Nur Alam juga dituntut membayar uang pengganti Rp. 2,1 miliar yang jika tidak dibayarkan maka akan dilakukan penyitaan sejumlah asset sesuai dengan jumlah uang pengganti tersebut. (Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hariman Kaimuddin

Comment

Loading...