Kampanye Gunakan Fasilitas Negara, Fadli Zon: Harus Dilarang Lah

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta agar pihak Komisi Pemelihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu mengeluarkan larangan terkait penggunaan fasilitas (kendaraan) negara kepada Presiden Joko Widodo saat melakukan kampanye nanti.

Pasalnya, hingga saat ini pihak KPU belum mengeluarkan larangan atas masalah tersebut. Jokowi sendiri sudah dipastikan maju sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019 nanti.

“Ya pasti harus dilarang lah. Kita aja sebagai pejabat tinggi negara lain, atau pejabat publik kalau menjadi jurkam tidak boleh menggunakan kendaraan dinas,” kata Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Rabu (4/4).

Fadli Zon menyarankan agar pihak-pihak yang mengatur regulasi itu harus bisa memisahkan antara tugas negara dan hajatan kandidat calon Presiden. Dikatakan Waketum Partai Gerindra itu, penyelenggara harus konsisten dengan aturan yang ada dan berlaku buat semua pihak.

“Ya saya kira tidak bisa lah, harus dipisahkan itu. Kalau kita mau konsisten dengan aturan main yang ada. Kalau misalnya mau ada dispensasi dilakukan semua sama karena itu melekat. Begitu ya,” jelasnya.

Meski begitu, Fadli Zon tidak mempermasalahkan ada pengawalan kepada Jokowi saat melakukan kampanye, karena didirinya masih melekat status Presiden. Namun, untuk masalah fasilitas negara harus dikaji ulang.

“Ya mestinya kalau menurut saya memang Presiden itu melekat tetapi dalam penggunaan fasilitas kenegaraan harus ada kajian, terutama sampai sejauh mana. Kalau misalnya pengawalan saya kira wajar, karena itu terkait keamanan. Tapi kalau menyangkut fasilitas yang lain, itu perlu dipertimbangkan,” tutup Fadli. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...