Warga Resah, Tagihan Air Tiba-tiba Melonjak

Rabu, 4 April 2018 - 09:22 WIB

FAJAR.CO.ID, TARAKAN– Menindaklanjuti tagihan ‘gajah’ yang diterima sejumlah pelanggan, Komisi II DPRD Tarakan kembali mendatangi kantor PDAM Tirta Alam, Kamis (29/3).

Rombongan wakil rakyat diterima Direktur Utama PDAM Tirta Alam dan sejumlah stafnya.

Ketua Komisi II Adnan Hasan Galoeng menilai melonjaknya tagihan PDAM di luar kewajaran, sehingga PDAM dituntut menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Ada keluhan warga  terkait biaya tagihan yang melonjak  di luar dari kewajaran, makanya kami langsung menindaklanjuti ini kepada PDAM, terkait yang sebenarnya terjadi. Ternyata setelah diperiksa dan evaluasi dari sekitar 25 ribu pelanggan, ada 37  pelanggan yang bermasalah atau melonjak pembayarannya,” ujarnya.

Masalah tersebut diyakini akibat kelalaian atau kesalahan PDAM. Beberapa kasus lain karena kelalaian diakibatkan oleh pelanggan sendiri. Tagihan yang menumpuk pada 2017 lalu itu tidak dapat dihapus begitu saja, sebab nilainya yang cukup fantastis. Untuk itu pihaknya mengusulkan untuk dilakukan tinjauan ulang, guna menentukan tagihan yang harus dibayar pelanggan tersebut.

“PDAM butuh dana operasional untuk melayani kebutuhan akan air bersih kepada masyarakat, makanya tagihan yang bernilai fantastis itu tidak bisa dihilangkan begitu saja, tindaklanjutnya misal duduk satu meja dengan Pemkot dan tim audit bagaimana menyikapi ini, barangkali bisa ditinjau ulang untuk menentukan nilai rata-rata karena tidak bisa dihapuskan, bisa dicicil. Tapi kalau kesalahan dari pelanggan tidak ada toleransi dalam hal ini,” jelasnya.

Untuk mencegah membengkaknya tagihan pelanggan terulang kembali, tahun ini PDAM akan melakukan tera ulang pada meteran air pelanggan. Khususnya pada 37 pelanggan yang bermasalah. Direktur Utama PDAM Tarakan Usman Assegaf, membenarkan hal tersebut. “Kami bisa langsung kerjakan, pokoknya secepatnya kami lakukan, nanti tim yang membuat suatu kesimpulan, meterannya diganti atau tidak. Tapi tidak mungkin kami lakukan di semua pelanggan, hanya yang bermasalah saja,” ungkapnya.

Turut diakuinya, untuk menyelesaikan masalah tersebut pihaknya tidak sembarang. Sebab dibutuhkan regulasi dan konsultasi dengan instansi terkait seperi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Jadi masih ada masalah yang tersisa di tahun ini akan segera kita selesaikan, itu kami berkonsultasi lagi dengan instansi terkait. Kami sudah berhentikan enam orang tim pencatat, setelah dievaluasi berdasarkan laporan masalah seperti ini, kepala badian yang bertanggung jawab juga hadir, paling tidak dengan berhenti masalah satu selesai, kalau tidak masalah akan terus tambah besar, lebih baik dicegah dari sekarang,” ungkapnya.

Diungkapkan, normalnya pemakaian air dalam sebulan berdasarkan UMK Rp 2,7 juta, lima persen pendapatan dipersiapkan untuk tagihan air. Pemerintah memberikan subsidi 10 meter kubik. Jika pemakaian di atas itu dianggap mampu membeli air.

“Di Tarakan sendiri karena tidak merasa bayar air mahal makanya banyak yang lalai, bahkan dalam sebulan satu rumah itu bisa sampai 70 meter kubik pemakaian airnya. Lagian Tarakan ini termurah biaya airnya, jadi alangkah baiknya untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih,” tandasnya.

Perlu diketahui, tagihan  pada rumah kayu standar hanya Rp 1.100 per meter kubik, untuk rumah beton sederhana dikenakan Rp 1.700 per meter kubik, lalu rumah mewah pinggir jalan Rp 2.300 per meter kubik, untuk niaga kecil Rp 4.000 meter kubik, dan hotel dikenakan Rp 6.000 meter kubik. (ega/lim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.