Ketahanan Pangan Indonesia Sudah Dijalur yang Benar
FAJAR.CO.ID -- Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus hak asasi warga Negara yang harus dipenuhi. Karenanya, ketahanan pangan sangat identik dengan kedaulatan Negara. Setiap Negara secara independen melakukan upaya-upaya stategis guna mencapai pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan bagi rakyatnya.
Perubahan lingkungan strategis mendorong isu ketahanan pangan menjadi prioritas utama yang perlu dicermati dan diupayakan guna memastikan pemenuhan hak warga Negara atas pangan. Sejumlah Negara telah menerapkan langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Secara umum, upaya tersebut dilakukan dengan perencanaan dan aplikasi kebijakan politik, sosial, ekonomi dan teknis baik dengan mekanisme top down maupun bottom up. Tentu dalam implementasinya, langkah-langkah untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut memiliki perbedaan-perbedaan mendasar, disesuaikan dengan prinsip, nilai, kebutuhan, dan juga kemampuan yang khas dari negara bersangkutan.
Di Indonesia, penerapan kebijakan ketahanan pangan dilakukan baik secara makro maupun mikro , tentu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Bentuk aksi nyatanya bisa terlihat dalam program setiap kabinet pemerintah: dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah, termasuk ajakan untuk melakukan diversivikasi pangan. Lalu, bagaimana program ketanganan pangan di Indonesia jika dibandingkan Negara lain?
Belajar dari China dan India
Program ketahanan pangan negara China sebagai contoh, tengah menghadapi tantangan berat. Untuk mencapai swasembada dan pemenuhan kebutuhan warganya, China harus menjalankan program intensif karena besarnya jumlah penduduk meski sudah ada upaya mengerem laju pertumbuhan dengan one child policy.
