Ketua KPK Setuju Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

Sabtu, 7 April 2018 - 23:19 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo (Imam Husein/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengaku senang perihal adanya rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggodok Peraturan KPU (PKPU) Perihal pelarangan mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi calon legislatif.

“Aku sangat senang misalkan calon itu tidak pernah terkait dalam masalah korupsi. Itu yang harus kita dukung. Jadi kalau ada peraturan seperti itu sangat mendukung sekali,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada awak media di Gedung Penunjang KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (7/4/2018).

Dia juga mengatakan koruptor perlu dimatikan karirnya sebagai pejabat publik baik di pemerintahan maupun legislatif.

“Dia kan nggak lolos kan dalam waktu ujian sebagai pejabat dia pernah korupsi, ya itu saya setuju itu,” ujarnya.

Selain itu, Agus mengatakan bahwa perlu juga ada upaya memiskinan para koruptor untuk memberi efek jera.

“Apalagi sekarang mestinya bertingkat kan. Pidananya iya. Kemiskinan iya. Kemudian karir menjadi pejabat publik iya. Itu saya pikir dampaknya sangat baik,” jelasnya.

Sebagai informasi, KPU terus menggodok PKPU mengenai pencalonan caleg di Pemilu 2019. Dalam regulasi itu, lembaga yang dinahkodai Arief Budiman itu akan melarang mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg.

Menurut Ketua KPU, Arief Budiman, aturan mengenai larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg lantaran banyaknya cakada yang berstatus tersangka.

“Sebetulnya itu kan merespon apa yang berkembang saat pencalonan pilkada. Setelah dicalonkan, kemudian ditetapkan. Tapi nyatanya banyak yang berstatus sebagai tersangka karena kasus dugaan tindak pidana korupsi,” kata Arief di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/4).

Di samping itu, Arief menegaskan, usulan itu juga sekaligus upaya pencegahan untuk terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah. Sebaliknya, lembaga yang bermarkas di Menteng ini berharap calon yang maju di pilkada maupun pileg tidak ada tersentuh kasus korupsi.

“Ini bagian dari upaya pencegahan atas tindak pidana korupsi. Calon-calon yang memang tidak tersentuh dengan kasus-kasus korupsi makanya kita masukan juga syarat itu,” ungkapnya.

Kendati demikian, Arief menegaskan, saat ini pun aturan itu masih dalam tahap proses pembahasan dalam rapat konsultasi. Dirinya pun mengaku peraturan itu nantinya juga akan dibahas dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

“Tetapi ini kan masih masuk proses pembahasan dan masih usulan yang akan diajukan dalam rapat konsultasi. Kita pun juga akan bicarakan ini dalam uji publik dengan kelompok masyarakat. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa,” tutupnya. (ipp/JPC)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *