Mengejutkan! Brigjen Aris Budiman Buka-bukaan soal Kasus e-KTP

Sabtu, 7 April 2018 - 16:37 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ada kabar kurang menyenangkan setelah pelantikan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli dan Direktur Penuntutan (Dirtut) KPK Supardi kemarin (6/4). Direktur Penyidikan (Dirdik) Brigjen Aris Budiman memberikan pernyataan kontroversial.

Dia menuding penanganan kasus e-KTP sebelum dirinya masuk tidak beres Aris yang hadir dalam pelantikan tiba-tiba memanggil awak media. Awalnya dia menceritakan perihal e-mail yang berisi kritik terhadap perekrutan penyidik.

“Hari ini (kemarin, Red) saya terima e-mail penerimaan pegawai, salah satu Kasatgas saya. Saya minta untuk kembali menjadi penyidik di KPK. Dan, dia adalah penyidik yang baik,” katanya.

Tak terima dengan e-mail itu, Aris pun mengirim balasan. Dia membela penyidik yang diboyongnya dari kepolisian tersebut. Setelah itu, Aris membeberkan kinerja penanganan perkara e-KTP jilid I atau saat awal-awal dimulainya penyidikan terhadap Sugiharto pada 2014. Dia menyebut pada awal penyidikan perkara yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun itu, ada beberapa kejanggalan.

“Saya masuk (KPK) tanggal 16 September 2015, perkara (e-KTP) sudah berjalan hampir dua tahun.”

Kejanggalan pertama, kata Aris, adalah tidak pernah diperiksanya bos Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem (rekanan e-KTP pada 2011-2012). Kantor Biomorf di Jakarta pun tidak pernah digeledah.

Proses hukum terhadap Johannes Marliem kini sudah tidak bisa dilakukan lantaran dia telah meninggal dunia tahun lalu. “Anda bisa cek ini (Marliem tidak pernah diperiksa). Ucapan saya akan berisiko hukum bagi saya,” terangnya.

Pernyataan Aris itu menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya pengirim e-mail dan pihak yang dianggap tidak maksimal menangani perkara e-KTP jilid I tersebut? Saat dikonfirmasi Jawa Pos melalui pesan singkat, Aris belum mau menyebutkan secara detail. “Akan saya jelaskan pada waktunya,” ucapnya. “Akan saya bongkar semua,” lanjutnya.

Pernyataan Aris tersebut tentu saja bisa memunculkan friksi di KPK. Itu bukan kali pertama Aris melakukannya. Pada Agustus 2017, Aris melaporkan penyidik senior KPK Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dengan kiriman e-mail tentang kritik terhadap perekrutan penyidik dari kepolisian.

Berikutnya, Aris juga menghadiri undangan rapat Pansus Hak Angket DPR untuk KPK tanpa persetujuan pimpinan. Aris sempat diproses bagian pengawasan internal (PI) KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah enggan menanggapi “nyanyian” Aris. Dia menyebut KPK bakal mengedepankan diskusi bila terjadi perbedaan pendapat seperti itu. “Itu yang nanti diperjelas, sebenarnya apa yang ingin disampaikan,” terang Febri.

Mengenai persoalan e-mail, Febri tidak bisa berbicara banyak. Sebab, dia belum sempat membaca e-mail yang dimaksud. “Di KPK itu wajar kalau ada proses diskusi saling mengirimkan dan menjawab (e-mail),” paparnya.

Begitu pula soal belum diperiksanya bos Biomorf dan penggeledahan kantor Biomorf, Febri menjawab normatif. “Di tuntutan Novanto juga bisa dilihat kan,” imbuh dia.

Meski demikian, Febri menyatakan bahwa dalam penanganan perkara e-KTP, memang kerap terjadi pembahasan intensif antara penyelidik, penyidik, dan penuntut. Proses itu pun masih berjalan seiring rencana KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Di dalam proses ekspose (gelar perkara) misalnya, dibahas bersama, diuji apakah bukti-bukti cukup. Apakah bukti permulaan yang cukup itu ada sehingga bisa ditetapkan tersangka baru atau tidak,” ungkapnya.

Pegiat Koalisi Masyarakat Antikorupsi Dahnil Anzar Simanjuntak menilai penanganan friksi yang kembali terjadi di internal KPK bergantung pada sikap pimpinan. Pihaknya pun menanti sikap tegas pimpinan terhadap pernyataan Aris yang terkesan “membongkar” dapur KPK tersebut. “Sekali lagi, pimpinan KPK tidak mempunyai keberanian dan integritas,” kritik pria yang juga ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.  (Fajar/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.