Pj Wali Kota Baubau Jadi Narasumber di Rakorbidnas III Kemaritiman PDIP

Minggu, 8 April 2018 - 13:01 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pj Wali Kota Baubau, Hado Hasina didaulat menjadi salah satu narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) III Kemaritiman PDIP di Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (8/4). Kegiatan tersebut dalam rangka mengisi Program Aksi Kemaritiman PDIP dengan fokus pada pengembangan industri maritim terintegrasi gotong royong (IMT-GR) sebagai implementasi visi besar PDIP sebagai poros maritim dunia.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto serta seluruh wakil ketua DPC PDIP Bidang Kemaritiman.

Hado Hasina akan memberikan materi bersama dengan beberapa kepala daerah lainnya, seperti Gubernur Papua Barat, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Manokwari Selatan, Bupati Pati, Bupati Rokan Hilir serta Direktur Utama Bank BRI dan Direktur Utama PT PAL.

Sekedar diketahui, poros maritim dunia merupakan visi besar dari PDIP, menjadi titik balik bagi NKRI yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia untuk mengambil peran lebih besar dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, program gotong royong PDIP yang bekerjasama dengan sejumlah pihak dalam upaya percepatan pemberdayaan dan penguatan struktur kelembagaan ekonomi-sosial nelayan tradisional Indonesia. Untuk percepatan peningkatan SDM menuju pemberdayaan ekonomi-sosial nelayan dengan gerakan sejuta bubu untuk nelayan tradisional Indonesia melalui instrumen pengembangan kawasan industri maritim terintegrasi gotong royong.

Juga ada program melalui kerjasama APBN/APBD, CSR BUMN/BUMD serta kerjasama lembaga internasional khusus pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Prioritas program tersebut adalah penelitian-pengembangan, peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan sosial-budaya maritim. Fokusnya adalah memberdayakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota sehingga pembiayaan APBN akan lebih besar dialokasikan melalui APBD dengan skema dekonsentrasi, DAK dan Dana Desa. (Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.