Pj Wali Kota Baubau Tawarkan Konsep Kemaritiman Sebagai Pembangun Ekonomi Daerah

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sukseskan program kemaritiman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PDIP gelar Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) III Kemaritiman. Dalam rakornas tersebut sejumlah kepala daerah yang merupakan basis maritim Indonesia diundang untuk menjelaskan potensi dan kendala maritim diwilayahnya yakni Baubau.

Sekjend PDIP Hasto mengungkapkan bahwa, Indonesia merupakan bangsa yang memiliki potensi kelautan yang luar biasa secara geopolitik sehingga semakin menambah posisi strategis Indonesia di bidang maritim. “Maka rakornas ini juga membahas bagaimana PDIP menggalang seluruh stakeholder di dalam mewujudkan visi maritim pemerintahan Pak Jokowi,” ungkapnya disela-sela acara rakornas III bidang kemaritiman PDIP di Jakarta, Minggu (8/4).

Dalam menentukan kebijakan, menurutnya pemerintah sudah sangat baik memberantas ilegal fishing. Namun saat ini persoalan ekonomi dari maritim harus dipikirkan. Karenanya, PDIP mendukung Pemerintah untuk mengembangkan industri kawasan maritim terpadu di Pulau Jawa, terutama luar Pulau Jawa. Karena salah satu masalah bangsa adalah disparitas pembangunan wilayah termasuk soal kemaritiman.

“Semoga dengan hal ini bisa mewujudkan pemerataan pembangunan pesisir laut Indonesia. Terlebih dengan adanya tol laut, proses pembangunan plkemaritiman tidak lagi ada perbedaan,” ungkapnya.

Didaulat sebagai narasumber dalam rakornas kemaritiman PDIP, Pj Wali Kota Baubau Hado Hasina membeberkan potensi maritim Indonesia. Menurutnya untuk menjadikan kemaritiman Indonesia sebagai leding sector pembangunan ekonomi daerah maka pendekatan kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi.

“Hal ini dikarenakan fokus pembangunan kemaritiman cukup luas yang terdiri dari berbagai sektor ekonomi yang melibatkan instansi perhubungan, energi, pariwisata, industri dan perdagangan, lingkungan
hidup, kelautan dan perikanan,” ungkapnya.

Dengan melihat peluang yang dimiliki, Kepala Dinas Perhubungan Sultra ini mengungkapkan bahwa Kota Baubau memungkinkan menjadi pusat pengembangan ekonomi maritim, untuk mencapai tujuan tersebut. Namun seperti yang dikatan untuk mewujudkannya Kota Baubau masih membutuhkan infrastruktur pelabuhan yang memadai dan terintegrasi dengan wilayah industri untuk memenuhi kebutuhan logistik dan perikanan.

“Perlu dibentuk pusat-pusat pendidikan yang berbasis maritim baik pelaut, teknik perkapalan dan nelayan di semua wilayah kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan, dibentuk lembaga keuangan penunjang ekonomi/industri perikanan serta kemudahan-kemudahan berinvestasi di dunia kemaritiman,” ungkapnya.

Dalam penjelasannya, Hado tidak hanya membeberkan potensi jika kemaritiman menjadi leading sector pembangunan ekonomi Indonesia. Tapi, ia juga mengungkapkan kendala yang harus dituntaskan. “Untuk menyukseskan wacana kemaritiman khususnya di Sulawesi Tenggara sebagai leding sector untuk pembangunan ekonomi daerah diperlukan kehadiran Negara dalam mendukung pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Kota Sultra serta Menyiapkan Model Halte BRT Lokal (Halte Kawalingka di Baubau, Halte Telalolako di Kendari, Halte Leppang Lako Di Kolaka, dan Halte Helawesa di Wakatobi. Penerapan Rencana Kerja Anggaran non APBD yang merupakan Implementasi dari Program Public Private Partnership (Sodamparagigi) perlu mendapat support dari Pemerintah Pusat dan Badan Usaha dengan Pelibatan masyarakat pada beberapa Focal Point Daerah.

Mantan Kepala Dinas PU Buton Utara ini juga mengungkapkan bahwa masih perlunya bantuan Pemerintah Pusat yakni Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan untuk segera menetapkan Pelabuhan Baubau sebagai Pelabuhan dengan status “diusahakan” sehingga dapat diberi ruang untuk badan usaha pelabuhan dapat mengoperasikan Pelabuhan Baubau (Konsesi ) Sesuai ketentuan yang berlaku.

“Perpanjangan Landas Pacu Bandara Betoambari Baubau perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat, sehingga pesawat tipe Bombardir dapat segera beroperasi terkait meninggkatnya volume dan jaringan penerbangan baik intra Sultra dan Extra Sultra. Ini yang saya sebut keterkaitan ekonomi dalam membangun kemaritiman,” pungkasnya. (Yog/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...