RASAIN! Pelaku Pencabulan Dibui 6 Tahun

Minggu, 8 April 2018 - 18:20 WIB

FAJAR.CO.ID, TANJUNG SELOR – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor kepada terdakwa MNP (57) dengan kurungan penjara enam tahun,  Rabu (28/3) lalu akhirnya inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

MNP yang menjadi terdakwa perkara pencabulan ini telah diberikan waktu selama sepekan untuk melakukan banding jika tak puas dengan putusan Majelis Hakim. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak juga mengajukan upaya hukum lanjutan.

Dari putusan yang diberikan itu, selain divonis hukuman penjara enam tahun, MNP juga didenda sebesar Rp 60 juta dengan subsider 4 bulan kurungan. Hanya saja MNP memiliki hak untuk upaya hukum atas putusan tersebut.

MNP seharusnya sudah mengajukan upaya hukum kepada PN Tanjung Selor atas putusan yang ia terima sebelum batas waktu berakhir yaitu Rabu 4 April 2018, namun tidak dilakukannya. Salah seorang anggota penasihat hukum MNP, Oche William Keintjem saat dikonfirmasi Radar Kaltara, bahwa dirinya hingga saat ini belum mendapatkan informasi dari ketua tim penasihat hukum.

“Hingga kini (kemarin, Red) tidak ada informasi mengenai itu (upaya hukum, Red), sepertinya MNP tidak mengajukan, mengingat waktu yang diberikan oleh majelis hakim juga sudah habis,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Jumat (6/4).

Sementara itu, Ketua PN Tanjung Selor, Imelda Herawati D.P membenarkan bahwa hingga lewat batas waktu, MNP tidak juga mengajukan upaya hukum atau dapat dikatakan menerima putusan yang diberikan. “Hingga saat ini yang bersangkutan tidak juga mengajukannya, artinya putusan yang sudah diberikan pekan lalu sudah berkekuatan hukum yang tetap atau inkrah,” jelasnya.

Putusan Majelis Hakim PN Tanjung Selor yang diketuai Imelda Herawati D.P ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 8,6 tahun penjara. “Mengadili, menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun penjara dan denda Rp 60 juta, bila tidak dibayar diganti kurungan empat bulan kepada MNP,” ujar Imelda saat membacakan putusan.

Hal tersebut dikatakan Imelda, dikarenakan terdakwa telah terbukti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Di mana perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang.

Lanjut dikatakan wanita kelahiran Solo, 9 Agustus 1975 itu, dalam perkara tersebut, majelis hakim memberikan waktu selama sepekan kepada terdakwa untuk mengambil langkah upaya hukum terkait dengan putusan yang diberikan. Namun ketika dalam waktu sepekan, terdakwa tidak juga mengajukan upaya hukum, maka putusan tersebut dianggap diterima oleh terdakwa. “Sebab jika lewat dari seminggu putusan sudah dianggap diterima,” tutupnya. (sny/eza)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.