Kesbang Cabut Izin Kegiatan Pemilihan Miss Waria di Pangkep

Senin, 9 April 2018 - 21:36 WIB

FAJAR.CO.ID — Rencana pengukuhan Pengurus Kerukunan dan Pemilihan Miss Waria Kabupaten Pangkep, Sulsel, yang ditentang Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) terancam batal terlaksana.

Rekomendasi Pemkab Pangkep melalui Kantor Kesbang yang sudah terlanjur diterima pihak Kerukunan Waria, sesuai hasil rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Pangkep menyimpulkan agar Kesbang mencabut rekomendasi yang diterbitkan.

Hal ini terungkap saat berlangsung dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara FUIB dengan Kantor Kesbang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pangkep Risaldi Parumpa di Ruang Rapat Dewan, Senin (9/4/2018).

Surat pencabutan izin pemilihan waria di Kabupaten Pangkep, Sulsel. (Foto: Berita Kota Makassar)

Wakil Ketua DPRD Pangkep, Risaldi, saat dihubungi Berita Kota Makassar (BKM) hanya menjawab singkat bahwa rekomendasi Pemkab Pangkep melalui Kantor Kesbang untuk rencana kegiatan pengukuhan Pengurus Kerukunan Waria Pangkep dinyatakan dicabut.

“Hasil rapat menyatakan rekomendasi izin kegiatan untuk kegiatan Waria dicabut, ” ujar Risaldi.

Berbeda dengan Ketua Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Pangkep, Dr Alwi Fatahilla, justru membeberkan hasil RDP yang diikutinya di dewan.

Menurut Alwi, rekomendasi Pemda Kab. Pangkep Nomor: 019/IV/KKPB/2018, dicabut oleh karena bertentangan budaya, norma, dan harkat martabat kemanusiaan.

Selanjutnya LGBT belum ada legal standing dalam sistem hukum Indonesia, maka rekomendasi Pemkab Pangkep dikategorikan melagalkan LGBT, kondisi ini Pangkep dipandang melawan hukum yang tidak berstatus.

Penjelasan Ketua FUIB ini menyatakan masalah kegiatan Waria Pangkep telah menjadi issu Nasional, yang merusak nama Pangkep sebagai daerah Religius.

Ditambahkan pihak FUIB, Kesbang sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang menangani Sosial Poltik dan ketertiban sosial bertanggungjawab.

Sehingga melalui Kepala Kesbang Lauki Hasri telah memanggil penanggung jawab kegiatan Waria untuk mengembalikan Rekomendasi demi ketertiban sosial masyarakat Pangkep.

“Pihak Pemkab Pangkep melalui Kepala Kesbang seperti dikutip Alwi saat RDP, Lauki mengakui jika panitia besedia mengembalikan rekomendasi yang telah dikeluarkan,” pungkas Alwi. (udi/bkm/fajar)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.