1 NIK untuk Jutaan Nomor, Kemenkominfo Hanya Tegur Operator

Selasa, 10 April 2018 - 12:08 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk registrasi ulang kartu SIM mendapat perhatian serius dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Bagaimana tidak, satu NIK digunakan hingga jutaan nomor SIM berbeda.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Ahmad M Ramli mengatakan, pihaknya akan memberi sanksi administratif kepada operator seluler yang bersangkutan. “Sanksi tetap akan kami jatuhkan. Berupa apa? Berupa teguran,” jelas Ramli saat ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri di Jakarta.

Kendati sanksi yang akan diberikan hanya sanksi administratif berupa teguran, Ramli menilai hal itu sudah cukup berpengaruh pada provider yang bersangkutan. “Kami surati dulu, minta penjelasan. Apakah ada iktikad baik atau tidak. Kalau masih bandel langsung kita kasih teguran, pertama, kedua, dan ketiga. Meskipun teguran, itu sudah luar biasa buat mereka (operator telekomunikasi),” jelas Ramli.

Ramli masih belum mengungkap akan seperti apa bentuk tegurannya lantaran masih dalam proses. Sementara terkait nomor ponsel yang menggunakan NIK dan KK yang sama, Ramli menyebut sudah ada 63 juta nomor yang diduga menyalahgunakan data kependudukan untuk segera diblokir.

Sejauh ini berdasarkan rekonsiliasi yang dilakukan Dukcapil Ditjen PPI Kemenkominfo dan operator seluler, hingga 4 April lalu sudah ada sebanyak 317 juta nomor prabayar yang terdaftar. Sementara untuk penyalahgunaan data kependudukan oleh oknum tertentu, Kemenkominfo mengaku akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini.

“Koordinasi sudah berjalan, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Bareskrim Mabes Polri sudah mulai bekerja. Sudah didalami kepolisian dan mulai melakukan pemanggilan kepada pihak terkait,” jelas Ramli.

Dia menambahkan, Kemenkominfo tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terkait kasus penyalahgunaan data kependudukan ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dengan Kemendagri dan Kemenkominfo yang digelar kemarin, menguak fakta mengejutkan. Registrasi kartu SIM seluler prabayar menggunakan NIK ternyata membuat masalah baru. Ada sebanyak 2 juta lebih nomor berbeda yang terdaftar menggunakan satu NIK dan KK yang sama. (fajar/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *