Catat! Tak Ada Kompromi Bagi Travel Bodong untuk Operasi

Rabu, 11 April 2018 - 16:31 WIB
foto: padek

FAJAR.CO.ID, PENAJAM–Angkutan travel antarkabupaten tak berizin dilarang beroperasi lagi di Penajam Paser Utara (PPU). Pasalnya, keberadaan angkutan ini berdampak pada anjloknya pendapatan para pengusaha angkutan umum resmi yang bernaung dalam Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) PPU.

Keluhan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Sekretaris Kabupaten PPU, Drs Tohar, yang difasilitasi Komisi III DPRD PPU kemarin (9/4). Puluhan pengemudi travel berizin dipertemukan dengan pengemudi yang tak berizin. Dari hasil pertemuan tersebut, para pengusaha angkutan tak berizin diarahkan bergabung membentuk badan usaha. Pasalnya, syarat mendapat izin travel, satu orang atau badan usaha harus memiliki minimal lima mobil.

“Kalau perorangan rasanya berat (dapat izin). Makanya harus bergabung, biar ringan dan mudah,” terang Sekretaris Komisi III DPRD PPU Jamaluddin didampingi Ketua Komisi III Baharuddin Muin. Upaya tersebut, menurut pemilik angkutan travel tak berizin, sudah dilakukan. Saat ini, tinggal mengurus izin ke Pemkab PPU agar bisa menjadi angkutan resmi.

Mereka mengaku, dalam pengurusannya, terkendala dengan izin yang dikeluarkan Pemprov Kaltim. Pasalnya, pemberian izin trayek angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) adalah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim. “Nanti kami yang menjamin, kalau terkendala mengurusnya di sana (Dishub Kaltim), kami siap membantu,” janji Jamaluddin.

Dia menambahkan, para pemilik angkutan umum tak berizin yang bisa melayani trayek Penajam-Tanah Grogot ini kerap menaikkan dan menurunkan penumpang langsung di pelabuhan speedboat Panglima Aji Karang. Padahal, angkutan umum antarkabupaten resmi harus menurunkan dan menaikkan penumpang di Terminal Aji Raden Kusuma (Terminal Km 1 Penajam). Angkutan umum tak berizin tersebut menggunakan kendaraan pelat hitam. Dalihnya, menjemput atau mengantar keluarga.

“Setelah hari ini (kemarin, Red), tidak boleh lagi ada angkutan travel yang berhenti di pelabuhan speed atau di pelabuhan Chevron. Makanya kami akan membantu dan mendampingi mereka untuk mengurus izin resminya di provinsi,” terang Sekretaris Fraksi Golkar ini. Sementara Tohar menyampaikan para pemilik angkutan umum resmi di bawah naungan Organda PPU harus konsisten menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Aji Raden Kusuma. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, tidak diperkenankan lagi angkutan umum berpelat hitam yang mengatasnamakan apapun yang mangkal di Pelabuhan Speedboat Panglima Aji Karang. “Termasuk di Pelabuhan Chevron. Notabenenya angkutan umum, bukan jemputan keluarga,” ujar dia.

Nantinya, jika pemilik usaha travel tak berizin itu sudah memiliki badan hukum resmi, tak diperkenankan juga untuk mangkal di Pelabuhan Speedboat Panglima Aji Karang. Sebab, menurutnya, pihak Organda PPU akan keberatan karena akan mengambil jatah penumpang yang menggunakan jasa transportasi laut berupa speedboat dan kapal kelotok. Yang seharusnya menggunakan angkutan umum antarkabupaten di Terminal Aji Raden Kusuma.

“Kalau kita ingin menegakkan itu, tidak harus ada persetujuan. Yang jelas, perizinan harus ditempuh. Jika masih ada yang melanggar, akan dilakukan pembinaan secara struktural di Dishub dan kepolisian. Dalam hal ini Satlantas Polres PPU,” pungkasnya. (adv/*/kip/iza/k11)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.