Melanggar Kode Etik, Fasilitas Sekda Harus Dikembalikan

FAJAR.CO.ID, BANJARMASIN - Hamli Kursani resmi dibebastugaskan dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin. Alasan penonaktifan, untuk memudahkan pemeriksaan terhadap Hamli. Atas dugaan tindakan indisipliner sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara).

Dasarnya, SK (Surat Keputusan) Wali Kota Banjarmasin Nomor 880/002-KUM.DIS/BKD.Diklat/2018 perihal pembebasan sementara dari jabatan. Surat ini diteken Ibnu Sina, Selasa (10/4). Dan sampai ke tangan Hamli pada sore harinya.

Disusul penerbitan Surat Perintah Wali Kota Banjarmasin. Surat dengan Nomor 821/657-MP/BKD.Diklat/2018 itu resmi menunjuk Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Hamdi, sebagai Plh alias pengganti sementara Hamli.

"Pemeriksaan berada dalam ranah praduga tak bersalah. Beliau (Hamli) dibebastugaskan untuk memperlancar pemeriksaan. Nonaktif sampai waktu tak ditentukan," kata Kabag Humas dan Protokoler, Yusna Irawan dalam konferensi pers di Balai Kota, kemarin (11/4).

Pemeriksaan ditangani oleh tim dari Inspektorat Banjarmasin. Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) pemko. "Hasil pemeriksaan akan digunakan wali kota sebagai bahan untuk mengambil keputusan berikutnya," imbuhnya.

Dalam bahasa lain, pemeriksaan Inspektorat akan menentukan nasib Hamli. Apakah dia bakal dicopot secara permanen. Atau dikembalikan pada jabatan sebagai sekda.

Ditanya rincian, apa yang dimaksud dengan tindakan indisipliner ini, Yusna mengaku tak berwenang menjawabnya. Dalam SK tersebut juga tak ada paparan atau contoh spesifik. Hanya menyebutkan dugaan tindakan indisipliner saja.

"Itu sudah ranah Inspektorat. Silakan konfirmasi ke sana. Saya tidak berwenang memberikan penjelasan detailnya. Apakah ini pelanggaran berat atau ringan," pungkasnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi M1


Comment

Loading...