Melanggar Kode Etik, Fasilitas Sekda Harus Dikembalikan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, BANJARMASIN – Hamli Kursani resmi dibebastugaskan dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin. Alasan penonaktifan, untuk memudahkan pemeriksaan terhadap Hamli. Atas dugaan tindakan indisipliner sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara).

Dasarnya, SK (Surat Keputusan) Wali Kota Banjarmasin Nomor 880/002-KUM.DIS/BKD.Diklat/2018 perihal pembebasan sementara dari jabatan. Surat ini diteken Ibnu Sina, Selasa (10/4). Dan sampai ke tangan Hamli pada sore harinya.

Disusul penerbitan Surat Perintah Wali Kota Banjarmasin. Surat dengan Nomor 821/657-MP/BKD.Diklat/2018 itu resmi menunjuk Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Hamdi, sebagai Plh alias pengganti sementara Hamli.

“Pemeriksaan berada dalam ranah praduga tak bersalah. Beliau (Hamli) dibebastugaskan untuk memperlancar pemeriksaan. Nonaktif sampai waktu tak ditentukan,” kata Kabag Humas dan Protokoler, Yusna Irawan dalam konferensi pers di Balai Kota, kemarin (11/4).

Pemeriksaan ditangani oleh tim dari Inspektorat Banjarmasin. Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) pemko. “Hasil pemeriksaan akan digunakan wali kota sebagai bahan untuk mengambil keputusan berikutnya,” imbuhnya.

Dalam bahasa lain, pemeriksaan Inspektorat akan menentukan nasib Hamli. Apakah dia bakal dicopot secara permanen. Atau dikembalikan pada jabatan sebagai sekda.

Ditanya rincian, apa yang dimaksud dengan tindakan indisipliner ini, Yusna mengaku tak berwenang menjawabnya. Dalam SK tersebut juga tak ada paparan atau contoh spesifik. Hanya menyebutkan dugaan tindakan indisipliner saja.

“Itu sudah ranah Inspektorat. Silakan konfirmasi ke sana. Saya tidak berwenang memberikan penjelasan detailnya. Apakah ini pelanggaran berat atau ringan,” pungkasnya.

Dihubungi via WhatsApp, Kepala Inspektorat Banjarmasin, James Fudhoil Yamin menekankan belum ada rincian yang bisa diberikan. Alasannya, pemeriksaan belum berlangsung. Sehingga dia enggan merincikan pelanggaran disiplin seperti apa yang dimaksud.

“Yang bersangkutan belum kami periksa. Jadi belum bisa disimpulkan. Aturan atau pasal mana yang dilanggar,” jelasnya.

Acuannya adalah aturan yang tersebar dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP (Peraturan Pemerintah) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi masih dalam proses. Pemeriksaan ini juga dalam ranah praduga tak bersalah,” ulang James untuk memberi penegasan.

Sementara itu, Ibnu yang sudah ditunggu-tunggu wartawan di Balai Kota, menolak untuk berkomentar. “Saya kira penjelasannya sudah cukup jelas dengan Kabag Humas,” ujarnya singkat.

Hamli sendiri muncul di Balai Kota pagi-pagi sekali. Untuk memberi pidato dalam apel bendera. Pada seluruh pegawai, Hamli berpesan agar kejadian tak mengenakkan yang menimpa dirinya tidak mengganggu kinerja pemko.

“Ada pro dan kontra di kalangan ASN pemko. Beda pendapat itu wajar, tapi jangan ada kubu-kubuan. Jangan sampai terjadi gesekan. Itu tidak produktif dan mengganggu pembangunan,” tegasnya.

Siangnya, dia mengurus pengembalian sejumlah fasilitas yang melekat pada jabatan sekda. Seperti mobil dan rumah dinas, lengkap dengan isi perabot. Hamli kembali ke Balai Kota dengan mengendarai mobil pribadinya. “Fasilitas sopir pribadi pun sudah saya serahkan,” tukasnya. (fud/at/nur)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment