Terkait Boediono, Misbakhun: Sekarang sudah bukan muatan politis tapi hukum

Kamis, 12 April 2018 - 15:48 WIB

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Wakil Sekjen Golkar Mukhamad Misbakhun menyampaikan sikapnya atas putusan Pengadilan Negeri(PN) Jakarta Selatan soal tersangkanya Boediono sudah bukan muatan politis tapi sudah memasuki ranah hukum.

 “Muatan Politik sudah selesai semua, sekarang ranahnya sudah ranah hukum, karena vonis tersebut diminta untuk ditindak lanjuti,”ujar Misbakhun di Gedung Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan (12/4).

 Menurut Misbakhun terpidana Budi mulya mempunyai kekuatan hukum yang sudah inkrah dan tetap. Komisi Pembrantasan Korupai (KPK) selalu mengatakan tidak ada niat jahat kepada Budi Mulya tetapi setelah keputusannya Budi Mulya pun tersangka dan menjadi terpidana dalam salah satu pasalnya, Pasal 55.

 Terkait putusan, Misbakhun menuturkan bahwa sudah jelas untuk sekarang menjadi domain aparat penegak hukum. “Waktu itu sudah disepakati timwas dan hasil kasus koruspisnya adalah dari KPK,”katanya.

 “Tindak pidana tersebut pada umum nya sudah dikepolisian dan kejaksaan itu yang telah disepakati ketika itu kasus tersebut,”lanjutnya

 Anggota Komisi XI ini menyesalkan penyataan-pernyataan pimpinan KPK yang mengatakan akan mempelajari hasil putusan Pengadilan. Bahkan waktu itu, penyataan yang sama saat putusan kasasi dari terpidana Budi Mulya.

 “Saya gak tahu lembaga sekelas KPK masih mempelajari putusan kasasi Budi Mulya sampai sekarang belum tersekpose,” tukasnya.

 “Begitu ada keputusan ini akan dipelajari, saya gak tahu apa lembaga penegak hukum atau lembaga yang mempelajari hasil putusan hukum. Ranahnya sudah ranah KPK, tinggal keberanian KPK,” ucapnya.

 Diketahui sebelumnya, PN Jakarta Selatan memerintahkan KPK agar menetapkan status tersangka untuk mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, mantan Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad, dan mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Raden Pardede.

 Perintah itu disampaikan dalam putusan praperadilan yang diajukan MAKI selaku pemohon kepada KPK selaku termohon, dengan nomor gugatan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 Gugatan ini terkait penghentian penyidikan terkait peran Boediono dalam kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan pemberian bailout untuk Bank Century yang sudah menyeret Budi Mulya sebagai terpidana.(zain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.