Waduh!! Politisi PDIP Ini Sebut KPK Mirip ‘Odong-Odong’

Kamis, 12 April 2018 - 16:29 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penanganan kasus korupsi Bank Century hingga kini belum juga selesai. Terakhir, permohonan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengabulan praperadilan ini sebagai babak baru untuk kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah itu. Selain itu, keputusan PN Jaksel yang mengabulkan praperadilan MAKI, juga dianggap sebagai pukulan telak buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan mengabaikan kasus korupsi Bank Century.

Langkah MAKI untuk mempraperadilan masalah ini langsung mendapat respon dari berbagai pihak, ada yang mendukung dan juga ada yang sedikit keberatan. Namun, hal itu berbeda dengan politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Menurut Masinton, pengabulan praperadilan kasus korupsi Bank Century oleh PN Jaksel adalah salah satu langkah mencari kepastian atas kasus yang merugikan negara triliunan, baik itu kasus Bank Century maupun kasus korupsi Pelindo.

“Jadi yang di prapradilan MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) ini menurut saya upaya mencari kepastian hukum,” kata Masinton dalam diskusi publik di Ruang Pressrum DPR RI dengan tema ‘Putusan PN Jaksel soal Century, Bisakah Budiono Tersangka?’ Kamis (12/4).

Dikatakan Anggota Komisi III DPR RI itu, KPK diharuskan melanjutkan putusan PN Jaksel yang sudah membuka jalan untuk kasus Bank Century. Bahkan, kata Masinton, gaya kerja KPK ini terlihat seperti ‘Odong-Odong’ yang hanya berpuatar disitu-situ saja.

“KPK kan bisa melimpahkan ini ke insitusi lain. Kalo dia tidak mampu. Jaadi perkara ini tidak di tunda-tunda. Ini tamparan keras untuk KPK. Liat saja itu pelindo 2, orang ditersangkakan sampe sekarang status nya tidak di apa apa kan. Pola penganananya seperti ini odong odong,” sebutnya.

Politisi asal Sumatera Utara ini menduga, dalam kasus Century ada konflik kepentingan antara oknum-oknum di internal KPK dan pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus itu.
“Nah jadi kalo kita liat dengan model KPK saat ini, kita liat kenapa dia mandek, ada conflik of interest nya kok disitu,” curiganya.

Diketahui, PN Jakarta Selatan memerintahkan KPK agar menetapkan status tersangka untuk mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, mantan Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad, dan mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Raden Pardede.

Perintah itu disampaikan dalam putusan praperadilan yang diajukan MAKI selaku pemohon kepada KPK selaku termohon, dengan nomor gugatan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan ini terkait penghentian penyidikan terkait peran Boediono dalam kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan pemberian bailout untuk Bank Century yang sudah menyeret Budi Mulya sebagai terpidana. (Aiy/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.