HMI Nilai Pemerintah Abaikan Penerapan UU Minerba

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penerapan Undang-Undang (UU) tentang Mineral dan Batubara (Minerba) nampaknya salah diterapkan oleh Pemerintah, hingga ketimpangan terjadi pada sektor ini.

Sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 2 UU 1945 yang berbunyi, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat nampaknya tak berjalan baik. Bahkan, Pemerintah dianggap mengabaikan masalah tersebut.

Menanggapi masalah ini, Ketua Bidang PSDA Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Pahmuddin menjelaskan, banyak perusahan-perusahan tambang di bangsa ini yang menerapkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusu (IUPK) tanpa menerapkan kaidah-kaidah Good Mining Practice, sehingga pemanfaatan SDA tidak maksimal.

“Keengganan perusahaan tidak menerapkan kaidah-kaidah Good Mining Practice didasarkan cost dan efisiensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi pihak koorporasi. Hal ini jelas bertentangan dengan hakikat dari pengelolaan SDA itu sendiri,” kata Pahmuddin kepada Fajar.co.id lewat rilisnya.

Tak hanya itu, perusahan-perusahan tambang yang beroperasi di bangsa ini banyak yang tidak memiliki sertifikat CNC. Dari 10 ribu perusahan tambabg, hanya 6.565 yang memiliki CNC.

“Jumlah izin usaha pertambangan yang memiliki sertifikat CNC hanya 6.565 perusahaan dari total kurang lebih 10.000 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.Tentu ini menjadi catatan penting bagi pengelolaan SDA, terutama bagi pemerintah sebagai regulator,” jelasnya.

Pahmuddin juga menyoroti regulasi yang dirilis oleh Pemerintah, dimana regulasi tersebut dianggap tidak maksimal sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba.

“Regulasi-regulasi yang dirilis oleh pemerintah nyatanya hingga hari ini tidaklah maksimal. Sebagai contoh, dalam pasal 68 UU N0. 4 Tahun 2009 tentang Minerbal bahwasannya luas izin pertambangan rakyat paling sedikit 1 hektar untuk perseorangan, 5 hektar untuk kelompok masyarakat, dan 10 hektar koperasi,” tutupnya. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...