PT Nindya Karya Rugikan Negara Rp. 313 Miliar

Sabtu, 14 April 2018 - 05:06 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku ada masalah dalam pemberian izin lahan di Indonesia.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua perusahaan tersebut menjadi tersangka korporasi atas kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif mengungkapkan, atas aksi kedua perusahaan tersebut negara telah dirugikan hingga ratusan miliar rupiah.

“Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar,” ujar Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

Kasus korupsi tersebut terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang.

Laode menambahkan ada beberapa dugaan umum yang disangkakan pada kedua korporasi tersebut.

“Yaitu penunjukan langsung, Nindya Sejati join operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga, serta adanya kesalahan prosedur,” tukasnya.

Nindya Karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi menjadi BUMN pertama yang berstatus tersangka korporasi.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar/pojoksatu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.