Mantan Kepala DLH Ungkap Ada Setoran Fee di Proyek Ketapang

Senin, 16 April 2018 - 09:11 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Gani Sirman mulai bernyanyi. Pria yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi pohon ketapang kencana, mengakui ada adanya setoran fee sebesar 30 persen dari total anggaran proyek.

Fee tersebut disetorkan langsung oleh bendahara DLH ke salah satu OPD pemkot.”Saya rasa ini bukan lagi rahasia, karena sudah ada yang tahu dari pada saya. Jadi fee disetor sesudah kegiatan berjalan, yang disebutkan nilainya sekitar Rp300 juta lebih yang disetorkan bendahara DLH . Itu ada rekamannya. Dia siap untuk menjadi saksi ketika dipanggil polisi,” ungkap Gani Sirman dalam keterangan persnya, Minggu (15/4).

Adapun komitmen proyek tersebut, menurut Gani, sudah tegas disepakati untuk disetorkan sebelum dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Makassar.”Saya masuk Agustus. Ketika saya tanyakan, memang ada fee proyek 30 persen untuk disetorkan berdasarkan komitmen proyek. Di masa saya itu, disampaikan kepada saya kalau ada setoran dan kewajiban tersebut. Tapi komitmen bukan dari saya, cuma pembayaran saja,” tambahnya.

Menurutnya, fee proyek dengan besaran 30 persen kini menjadi rahasia umum di semua SKPD Pemkot Makassar. Sebab semua proyek anggarannya harus disetor 30 persen.Ia lalu menjelaskan awal mula kasus pohon ketapang kencana di 2015.

Kala itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin Azis Hasan. Kala itu Azis Hasan pertama melaksanakan kegiatan tender pada tahap awal, serta membentuk tim perencanaan yang menyusun kerangka acuan dan perkiraan harga sendiri. Tidak lama menjabat, Azis Hasan kemudian dimutasi dan digantikan oleh Syahruddin.

Ia melaksanakan kegiatan sekitar satu bulan lamanya, hingga akhirnya meninggal dunia. Saat itu Syahruddin baru akan melakukan usulan tender tahap kedua.Karena Syahruddin meninggal, Gani kemudian ditunjuk sebagai plt kadis. Secara otomatis apa yang seharusnya ditandatangani almarhum Syahruddin, beralih ke Gani untuk melakukannya.

“DPA tetap mengacu pada kerangka acuan dan hasil perkiraan sementara. Jadi acuannya di situ. Keterkaitannya dengan saya dijadikan sebagai saksi maupun tersangka saya tidak bisa jawab, karena itu kewenangan dari kepolisian dan kita harus menghargai. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bersalah. Karena yang mengetahui persis saya bersalah atau tidaknya adalah penegak hukum. Tetapi Itulah sebenarnya kerangka acuan dan harga perkiraan sementara bukan saya yang buat,” tandasnya.

Pelaksana Tugas Wali Kota Makassar Syamsu Rizal, tidak memberikan tanggapan terhadap ‘nyanyian’ Gani Sirman soal setoran fee 30 persen dari total nilai anggaran kegiatan pengadaan pohon ketapang kencana.
“Saya tidak bisa tanggapi itu. Tidak bisaka. Tanya sendiri yang bersangkutan,” singkat Ical melalui telepon selularnya, Minggu (15/4) sore.(bkm/fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.