Terkait Kasus Suap Gatot, KPK Kembali Gelar Pemeriksaan

Senin, 16 April 2018 - 21:43 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terkait kasus suap interpelasi mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, di Mako Brimob Polda Sumut, Senin (16/4). Pemeriksaan itu dilakukan, menyusul penetapan 38 tersangka baru lainnya.

Dari sekian banyak anggota dewan yang diperiksa, hampir seluruhnya tidak bisa dimintai keterangan oleh awak media. Mereka memilih menghindar dari cecaran pertanyaan awak media. Pemeriksaan digelar sejak pagi dan baru berakhir petang tadi. Istri Gubernur Tengku Erry Nuradi Evy Diana Sitorus juga ikut diperiksa.

Anggota DPRD Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan yang ditemui setelah diperiksa mengatakan, pemeriksaan itu terkait penetapan 38 tersangka baru. Karena 10 diantaranya masih aktif sebagai dewan. Mereka diminta menjadi saksi untuk kasus itu.

Sutrisno mengatakan, pemeriksaan berlangsung lama, karena KPK mencecar pertanyaan soal Interpelasi Jilid III dan soal aliran uang di Pansus PAD saat Tengku Erry menjabat sebagai Gubernur menggantikan Gatot. Interpelasi Jilid III diusulkan karena, Sutrisno dan para koleganya menilai tata kelola pemerintahan sewaktu Gatot menjabat. Namun, Interpelasi yang diajukan April 2015 itu kandas.

Sama seperti dua interpelasi sebelumnya yang juga kandas setelah sejumlah anggota dewan disinyalir telah menerima suap dari Gatot untuk membatalkan interpelasi.

Sutrisno memastikan, tidak ada uang yang diterimanya. Namun, ada oknum yang menyebut dirinya menerima uang karena ada yang menerima uang itu mengatasnamakan dirinya.

“Lalu karena interpelasinya gagal, saya disebut menerima uang itu. Bagaimana saya menerima uang itu, karena saya juga aktor yang mendukung interpelasi,” katanya usai pemeriksaan.

Selanjutnya, Sutrisno mengungkapkan, penyidik mencecar pertanyaan seputar Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD). Di situ, Sutrisno mengakui sempat menerima uang setelah melakukan rapat Pansus di Parapat. Karena staff Komisi C yang memberikan uang kepadanya mengaku bahwa, itu adalah untuk pengganti transportasi.

Namun belakangan, uang itu diketahui diberikan oleh oknum yang punya kepentingan untuk Pansus PAD. Namun dia enggan membeberkan siapa nama oknum tersebut.

“Saya kembalikan dua hari setelahnya. Karena saya tahu itu bukan hak saya ternyata,” pungkasnya.

Ada sekitar 20 penyidik yang disebut terlibat dalam pemeriksaan itu. Selain anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, beberapa PNS juga dikabarkan ikut diperiksa. (pra/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.