Pandangan Pengamat soal Aset Sitaan dan Penahanan Bos Abu Tours

Rabu, 18 April 2018 - 06:01 WIB
Kendaraan milik bos Abu Torus yang turut disita terkait kasusnya di Mapolda Sulsel (Foto: Sahrul Ramadan-JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID — Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) terus melakukan penelusuran aset tersangka bos Abu Tours Hamzah Mamba terkait kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang puluhan ribu jemaah umrah. Berbagai aset yang disita baik yang bergerak maupun bergerak itu dari sejumlah daerah, direncanakan Polda akan dilelang untuk menggantikan seluruh kerugian jamaah yang mencapai Rp 1,8 triliun.

Hanya saja, untuk melelang aset itu, Polda menunggu keputusan inkracht atau berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil taksiran Polda, aset tersangka Hamzah Mamba yang disita berkisar Rp 150 miliar. Total itu masih sangat jauh dari kerugian yang menimpa 80 ribu lebih jamaah yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Hambali Thalib mengatakan, sikap tegas Polda yang langsung menahan tersangka Hamzah Mamba merupakan langkah tepat. Prof Hambali lebih menekankan terkait substansi perkara ini, khususnya aset milik Hamzah Mamba yang saat ini disita Polda.

“Prosedur hukumnya saya rasa sudah tepat. Yang jadi persoalan adalah kalau disita itu dijaga untuk dipindah tangankan saja. Belum bisa dilelang sebelum ada putusan, kalau dari aspek pertanggungjawaban pidananya. Kecuali ada gugatan perdata yang mendahului putusan pidana yang menyatakan bahwa masyarakat atau pihak dirugikan dikabulkan gugatannya,” katanya, Selasa (17/4).

Penyitaan yang dilakukan Polda kata Hambali untuk mengantisipasi agar aset tersebut tidak dipindahtangankan atau dijual. Hanya saja apakah aset itu nantinya akan dilelang, Polda mesti menunggu hasil putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.

Hambali menjelaskan, pada prinsipnya barang sitaan dipergunakan sebagai alat bukti dalam ranah pidananya. Namun ditekankan Hambali, apakah barang itu bisa dijual atau tidak tergantung dari hasil proses hukum. Apabila dalam putusannya nanti Pengadilan menyatakan bersalah, maka negara dalam hal ini Polda punya kewenangan untuk melelang.

“Peruntukannya bisa saja delik biasa, bukan delik korupsi. Kalau delik korupsi, maka hasil lelang dikembalikan kepada negara. Tetapi kalau ada proses perdata yang mendahului putusan sebelum putusan pidana, dan dinyatakan bersalah, aset itu dilelang untuk kepentingan para jamaaah,” jelas Guru Besar Hukum Pidana UMI ini.

Hambali bahkan menekankan agar Polda betul-betul menelusuri dan mengawal seluruh aset yang telah disita hingga tuntas. “Kepolisian intinya juga harus transparan. Untuk nilainya ditentukan oleh lelang negara,” tutupnya. (rul/JPC)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.