Tolong Pak, Ada yang Salah dengan Sistem PHK di Perusahaan ini

Rabu, 18 April 2018 - 07:15 WIB

FAJAR.CO.ID, TANJUNG SELOR – Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Bulungan Agustinus bersama pekerja yang di-PHK oleh PT Prima Bahagia Permai mendatangi kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Bulungan, kemarin (16/4).

Kedatangan mereka sebagai upaya melakukan mediasi antara pihak perusahaan dengan pekerja. “Hari ini (kemarin) kami belum menyatakan pertemuan secara bipartit,” ujar Agustinus.

Namun, SBSI menyikapi dengan adanya surat dari perusahaan tertanggal 16 April yang isinya memerintahkan Zabir selaku pekerja yang di-PHK meninggalkan lokasi perusahaan, secara aturan SBSI tidak menerima seperti itu, karena dianggap belum ada keputusan resmi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, ketika di-PHK belum ada putusan dari PHI, hak-hak pekerja tetap berjalan yang mencakup upah maupun fasilitas. Tetapi, bila ada kebijakan lain bisa diselesaikan dengan baik-baik.

“Kami menilai PHK ini kurang pas, karena ada alasan-alasan terkait update status Facebook dengan mencantumkan Muniapan yang merupakan kewarganegaraan Malaysia,” ucapnya.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, lanjutnya, warga negara asing yang bekerja di Indonesia ada syaratanya. Yakni, memiliki visa bekerja, ada waktu tertentu dan tidak boleh non kemampuan. Artinya, kata Agustinus, harus memiliki kemampuan yang tidak dimiliki warga Indonesia.

Sementara itu, Zabir selaku pekerja yang di-PHK mengatakan, tidak mempermasalahkan dipecat. Namun, dia meminta pihak perusahaan membayar haknya sesuai aturan yang berlaku. “Saya bekerja di perusahaan itu sudah 9 tahun dan sangat berterima kasih, tapi tidak begini caranya,” katanya.

“Kami ingin selesaikan ini melalui jalur damai. Selama masa proses penyelesaian, saya tetap bertahan di camp perusahaan,” sambungnya.

Perwakilan PT Prima Bahagia Permai, Rio Tarigan mengakui adanya permasalahan antara Zabir dengan perusahaan. Menurutnya, PHK diberikan karena manajemen perusahaan menilai yang bersangkutan tidak cakap bekerja, mencemarkan nama baik pimpinan perusahaan dan menghina secara kasar.

“Dasar-dasar ini butuh proses dan pembuktian. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Distransnaker untuk mencarikan solusi,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, permasalahan ini masih dalam tahap proses. Apabila ada masalah di perusahaan, maka perlu dibicarakan dahulu di lembaga bipartit. “Zabir memang di-PHK dan saat ini menuntut haknya yang diberikan perusahaan. Kami belum tahu rincian besaran biaya, masih menunggu manajemen,” ujarnya.

Apabila pertemuan bipartit tak ada titik temu, lanjutnya, maka masuk tahapan tripartit. Jika pun juga tidak ada penyelesaian, maka akan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Tapi apabila ada permasalahan antara karyawan dan pengusaha alangkah baiknya dibicarakan dulu. Kami juga ada lembaga kerja sama (LKS) biparitit yang disahkan Distransnaker,” ungkapnya.

Mediator Hubungan Industrial Distransnaker, Ainin Fidiyah menyimpulkan ada tiga poin dari hasil pertemuan tersebut. Pertama, bahwa apabila pihak perusahaan menggunakan alasan pencemaran nama baik, maka harus ada pembuktian lebih lanjut. Kedua, selama belum ada keputusan final perihal permasalahan PHK terhadap Zabir, maka Zabir dianggap tetap sebagai pekerja di perusahaan tersebut dan tetap menerima upah maupun hak-hak lain. Ketiga, perihal permasalahan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan adalah merupakan perselisihan kepentingan yang dapat dibicarakan antara kedua belah pihak.(uno/fen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *