Banyak Infrastruktur Jokowi Ambruk karena Hutang dari Cina?

Kamis, 19 April 2018 - 09:46 WIB
Kantor Camat Soppeng Riaja, Barru, ambruk. (Foto: Upeks.co.id)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun pemerintahan Jokowi ambruk, dinilai anak buah Prabowo bukan tanpa sebab.

Parahnya, ambruknya proyek infrastruktur itu justu sampai memakan korban jiwa para pekerja dalam negeri.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/4/2018).

Arief Poyuono menyebut, salah satu penyebab ambruknya sejumlah proyek infrastruktur Jokowi itu dikarenakan pengerjaannya oleh sebagian tenaga kerja asing (TKA) tak tersertifikasi.

“Akibatnya, banyak proyek infrastruktur ambruk dan memakan korban jiwa buruh-buruh kasar Indonesia,” katanya.

Selain itu, juga diakibatkan dugaan penyelewengan bahan baku yang tak sesuai standar.

Arief lantas mencontohkan proyek infratruktur jalan tol di Minahasa, Sulawesi Utara yang ambruk beberapa hari lalu.

Dalam peristiwa itu, lanjutnya, ada tiga orang pekerja yang tertimbun. Lalu, ada juga Jalan Tol Becakayu, Jembatan di Bandara Cengkareng, kontruksi beton pada proyek LRT di Pulomas, tol Sumatera amblas, apartemen ambruk dan banyak lagi lainnya. “Ada apa ini sebenarnya?” herannya.

Nah, deretan peristiwa serupa selama beberapa tahun terakhir, disebut Arief bahwa pengerjaan proyek itu tak lagi memperhatikan K3 alias Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

“Sehingga banyak kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian jiwa pada buruh-buruh Indonesia,” lanjutnya.

Penyebab lain yang menurutnya memicu ambruknya infrakstruktur yang dibangun di pemerintahan Jokowi itu lantaran didanai dari hutang Indonesia ke China.

Sebab, hal itu mengharuskan proyek di dalam negeri menggunakan material yang diimpor dari China pula.

“Padahal kualitasnya KW 3 dan sangat rawan dengan kerusakan. Baik itu pada saat pembangunannya atau pun pada masa depan,” tudingnya.

“Contoh saja semen impor, besi impor yang murah dari China belum tentu kualitasnya KW 1,” imbuhnya.

Kondisi tersebut, sambungnya, dikarenakan banyak broker alias mafia proyek di kementerian terkait.

Ujungnya, tidak lain pengurangan biaya proyek akibat permintaan fee tender yang sangat besar.

“Jadi lumrah saja akhirnya banyak infrastruktur yang dibangun dengan mengunakan material KW 3 alias kualitas grade 3,” jelasnya.

Hal itu, kata dia, diperparah dengan pembuatan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

PP tersebut, ia tuding sengaja diterbitkan untuk mempermudah pekerja asing masuk ke Indonesia.

Arief nampaknya tak yakin bahwa para TKA yang bekerja di proyek-proyek infrastruktur mengantongi sertifikat sebagaimana mestinya.

Karena itu, sarannya, Depnaker juga harus lebih aktiv mengawasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur terkait penerapan K3 dan pengunaan TKA yang bersertifikat.

Selain itu, Arief juga mendesak DPR RI memanggil semua kontraktor dan mengorek informasi dari mereka.

Utamanya terkait real cost proyek infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi.

“Presiden juga jangan pura-pura engga dengar. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun justru ketika digunakan banyak menyebabkan kecelakaan,” tutupnya.

(sam/rm/ruh/pojoksatu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.