Fakta Terbaru, Pipa Minyak yang Bocor di Teluk Balikpapan Ilegal

Kamis, 19 April 2018 - 22:27 WIB

FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN – Investigasi terhadap putusnya pipa Pertamina menguak fakta baru. Ada lima pipa bawah laut yang melewati Teluk Balikpapan. Di mana satu di antaranya belum terdaftar di Pushidrosal sehingga tak masuk peta bawah laut. Namun, Pertamina telah memastikan bahwa pipa tersebut bukan miliknya.

Sebelumnya, hal ini diungkap oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL berdasarkan hasil investigasi. Pipa yang tak terdaftar itu terpendam dalam tanah di dasar laut dan baru diketahui setelah scan menggunakan magnetometer detector.

Kepala Pushidrosal, Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro mengatakan, pipa itu ilegal bagi Pushidrosal. Tapi, bisa saja tahapan perizinan dan lain-lain sejatinya sudah dilalui. Hanya saja tidak dilaporkan ke Pushidrosal. Karena kewajiban operator adalah melaporkan kepada pemerintah setiap kegiatan di bawah laut, dalam hal kepada Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kewajiban untuk melapor ke Pushidrosal ada pada Permenhub 179/2016.

Dia menambahkan, idealnya, setiap kegiatan di laut didahului dengan studi kelayakan. Di mana pada saat ini, Pushidrosal sudah harus dilibatkan untuk memberikan masukan kondisi di bawah air. Kemudian, berlanjut pada penyusunan amdal, di mana Pushidrosal dilibatkan sebagai tim ahli. Dilanjutkan dengan pengurusan perizinan dan mulai pekerjaan. Pada saat itu, Pushidrosal akan mengumumkan kegiatan itu sehingga pelayaran tak terganggu.

“Ketika kegiatan sudah selesai baru kami lakukan survei dan dimasukkan dalam peta bawah laut. Nah, kerugiannya ketika itu tidak dilaporkan, ketika misalnya terjadi apa-apa, kecelakaan misalnya, mereka tidak bisa klaim,” pungkasnya.

Manager Communication and CSR Pertamina Region Kalimantan, Yudi Nugraha memastikan pipa yang belum terdaftar itu bukan milik Pertamina. “Saya sudah cek. Dari lima pipa itu, hanya tiga pipa yang milik Pertamina. Salah satunya yang putus. Dua pipa lainnya, termasuk yang tak terdaftar itu punya perusahaan lain,” ujarnya.

Pria ramah ini juga mengirimkan foto dokumen perizinan pipa Pertamina tertanggal 29 Agustus 1995 yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Laut Soentoro. “Saya kemarin juga langsung berkoordinasi dengan Pushidrosal dan sudah dipastikan bahwa pipa Pertamina tak ada masalah (dalam hal perizinan),” imbuhnya. Namun, Yudi enggan membeber perusahaan apa pemilik pipa yang belum terdaftar tersebut.

GANTI RUGI BERPROSES

Sementara itu, Pertamina saat ini telah memberikan sejumlah uang untuk warga di daerah terdampak. Nilainya bervariasi. Ada yang menerima Rp 1,4 juta, ada juga yang Rp 2,4 juta. Yudi menjelaskan, dana tersebut sifatnya hanya bantuan awal untuk daerah yang paling parah terdampak.

“Kami pasti tanggung jawab. Kami pasti akan memberikan ganti rugi. Saat ini, kami juga masih menunggu, nanti KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga menentukan berapa nilai ganti ruginya,” jelasnya. Dia berharap, masyarakat tetap kondusif karena pemberian ganti rugi ini terus berproses.

“Ada yang sekarang belum dapat, bukan berarti tidak akan diganti rugi. Tetap akan diganti rugi. Tapi, kami minta bersabar. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Jadi, pemerintah yang akan mendampingi dan mengarahkan kami dalam pemberian ganti rugi tersebut,” pungkasnya. (rsh/one/k15)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *