Keadilan Buat Rakyat Lemah Tak Adil, Ketua DPR Minta MA Turun Tangan

Jumat, 20 April 2018 - 11:59 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta agar Mahkamah Agung (MA) tururun tangan langsung melakukan pengawasan terhadapnya jalan persidangan di setiap tingkat peradilan.

Permintaan Ketua Ketua DPR RI setelah mendapat informasi dari laporan masyarakat ke Lembaga Bantua Hukum (LBH) Jakarta, dimana sebanyak 1,073 kasus, ada 55 kasus yang diputuskan tidak adil terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan ekonomi rendah.

“Meminta Komisi III DPR RI, mendorong MA untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan-persidangan di setiap tingkat peradilan, serta mengkaji penerapan hukum yang dilakukan, guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum (Error in Persona dan Error in Objekto),” kata Bamsoet lewat rilisnya ke grup WhatsApp wartawan, Jumat (20/4).

Selain MA, lelaki yang biasa disapa Bamsoet itu meminta Komisi III DPR RI untuk mendorong Kementerian Hukum dan HAM agar membenahi sistem perekrutan Hakim maupun penegak hukum secara ketat. “Meminta Komisi III DPR mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk membenahi sistem perekrutan Hakim maupun penegak hukum lainnya, seperti Jaksa serta SDM yang ada di lembaga peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung),” pintanya.

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, masalah putusan hukum yang makin menyusahkan rakyat lemah ini harus mendapat penanganan hukum dari pihak kepolisian.

“Meminta Komisi III DPR mendorong pihak Kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana, harus memandangnya sebagai subjek bukan objek dari suatu tindak pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” ucapnya.

Bamsoet juga mendukung masyarakat yang merasa didiskriminasi oleh putusan hukum untuk melakukan banding atau peninjauan kembali atas putusan yang merugikan mereka. “Mendorong masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya putusan persidangan untuk melakukan upaya hukum sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yaitu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali.,” saran Bamsoet. (Aiy/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *