Lima Anggota Komisioner KPU Diperiksa Polisi

Jumat, 20 April 2018 - 01:01 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU)

FAJAR.CO.ID, NUNUKAN – Dugaan pelanggaran kode etik lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan memasuki babak baru. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya menggelar sidang perdana di ruang sidang Bawaslu Tarakan Jalan Pulau Sumatera, Pamusian, Tarakan Tengah pukul 09.00 Wita, Senin (16/4) lalu.

Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan Abdul Raham, S.E, mengatakan jika agenda sidang mendengarkan pokok pengaduan dan jawaban teradu dalam hal ini komisioner KPU Nunukan. “Kami juga diundang dalam sidang itu sebagai pihak terkait untuk mendengarkan pokok pengaduan dan jawaban teman-teman dari KPU selaku yang teradu,” kata Rahman, akrab disapa Abdul Rahman yang ditemui di kantor KPU Nunukan, kemarin.

 

Ia mengatakan, hasil dari persidangan itu belum diputuskan. Karena berdasarkan agenda hanya mendengarkan pokok pengaduan dan jawaban teradu saja. DKPP Kaltara nanti akan mempelajari hasil dari sidang ini untuk dapat dijadikan putusan. “Keputusan itu nantinya ada pada DKPP RI. Sidang ini hanya dilakukan di tingkat provinsi saja. Jadi, posisinya hanya menunggu apa hasil putusan tersebut. Dan, setelah ada putusannya kami hanya mengawasinya agar putusannya dijalankan,” ujarnya.

Ketua KPU Nunukan Hj. Dewi Sari Bahtiar mengatakan, selaku pihak yang teradu tentunya wajib menghadiri persidangan itu. Apalagi, bersifat penting karena ada jawaban atas aduan yang disampaikan. “Kami berlima memang menghadiri sidang itu. Prosesnya berjalan lancar. Kami juga telah memberikan jawaban sesuai yang telah dilakukan,” kata H. Dewi kepada media ini.

Dikatakan, dalam memberikan jawaban pengadu itu, pihaknya diminta DKPP Kaltara untuk dibuatkan secara tertulis. Tidak hanya tersirat saja. Sebab, dikhawatirkan dalam memberikan jawaban ada yang tidak tepat. Dari jawaban itu nanti akan disimpulkan pemeriksaan untuk diberikan hasil putusannya. ”Jika dalam hasilnya tidak terbukti melanggar kode etik, maka kemungkinan akan ada permintaan rehabilitasi nama baik KPU Nunukan karena tidak melanggar kode etik yang ditudukan,” ungkapnya.

Kaharuddin, salah seorang komisioner KPU Nunukan menambahkan, sebagai pihak teradu telah memberikan jawaban secara gamblang apa yang telah dilakukan dalam proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Kami sudah sidang dugaan kode etik. Dan pokok aduan pihak pengadu, dalam hal ini saudara Dedi Junaidi, sudah kami jawab secara jelas, bahwa tidak ada yang kami langgar seperti yang diadukan,” ujarnya menambahkan.

Diungkapkan, selama ini pihak pengadu (Dedi Junaidi) sebenarnya telah mengikuti semua proses seleksi. Mulai seleksi tertulis hingga wawancara. Namun, memang pihak pengadu tidak terpilih karena berdasarkan hasil wawancara dinyatakan belum layak. “Tiga nama calon PPK yang kami coret itu berdasarkan pemeriksaan kami untuk menindaklanjuti surat dari Panwaslu (Bawaslu). Bahwa memang benar mereka tidak memenuhi syarat karena pernah menjadi tim sukses kepala daerah dan sudah lebih 2 kali menjabat PPK,” jelasnya.

 

Munculnya kasus ini berawal dari ketidakpuasan dari Dedi Junaidi saat menerima hasil pengumuman seleksi PPK. Karena merasa adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner KPU Nunukan dalam mengumumkan peserta yang lolos, maka Dedi Junaidi, salah seorang yang dinyatakan tidak lolos bersurat ke Bawaslu Nunukan. Setelah menerima laporan Dedi Junaidi, Bawaslu Nunukan berkesimpulan bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Nunukan. Sehingga laporan pengaduan yang diterima tersebut diteruskan ke DKPP untuk ditangani lebih lanjut.

Terpisah, salah seorang anggota majelis tim pemeriksa daerah DKPP RI Suryanata Al-Islami mengungkapkan, sidang kode etik dihadiri semua unsur dari tokoh masyarakat, Bawaslu hingga KPU dan juga perwakilan DKPP RI.

Mekanisme proses sidang dimulai dengan mendengarkan aduan dari pengadu dalam hal ini Dedi Junaidi dan setelah itu ditanggapi oleh teradu dalam hal ini KPU Nunukan dan pihak terkait Bawaslu Nunukan. “Setelah kami mendengarkan semua, maka kami sebagai majelis tim pemeriksa kami diberikan waktu untuk merumuskan rekomendasi yang dikirimkan sesuai fakta persidangan ke DKPP RI yang nantinya akan diputuskan oleh pusat,” ungkap Surya, sapaan akrabnya saat dihubungi via telepon kemarin.

Lebih lanjut lelaki yang kini melanjutkan studi magister ilmu hukumnya menjelaskan, terkait waktu penyerahan rekomendasi itu kurang lebih tiga hingga lima hari. Sebab masing-masing majelis diberikan wewenang yang sama dalam memberikan rekomendasinya.

“Kami sedang merumuskannya, nanti tetap akan diputuskan oleh pusat,” jelas Surya.

Dengan adanya aduan ini, kata Surya, yang juga sebagai Ketua KPU Kaltara artinya kinerja penyelenggara pemilu ini diawasi oleh masyarakat. Sehingga ini menjadikan KPU akan semakin dikuatkan untu tetap memperhatikan seluruh tahapan yang dilakukan harus sesuai dengan pedoman dan aturan yang sudah ditentukan.

“Saya kira ini satu hal yang positif, ini sebagai kepedulian masyarakat yang bisa menjadikan kami untuk memproses semua tahapan secara integritas. Dan ini juga sebagai acuan kami untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” tutur Surya.

Surya juga berharap, masyarakat tetap mendukung dan juga senantiasa mengingatkan, jika sekiranya dalam tahapan pemilihan terdapat kekeliruan.

Menyoal rekomendasi yang akan dikirimkan, kata Surya, dia tetap akan objektif dalam menilai sesuai fakta persidangan yang ditemukan. Tidak berdasarkan like and dislike. “Kami juga minta dukungan agar bisa memberikan rekomendasi seadil-adilnya. Pada akhirnya kami hanya memberikan rekomendasi yang memutuskan adalah DKPP pusat,” jelas Surya di sela-sela kesibukan KPU Kaltara melakukan coklit data Pemilu 2019. (oya/nri/lim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *