Muara Sungai jadi Sempit Gara-gara Reklamasi

Jumat, 20 April 2018 - 02:02 WIB

FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN –  Adanya aktivitas reklamasi pantai di kawasan Karang Anyar, Balikpapan Tengah mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Balikpapan. Untuk melihat langsung aktivitas yang diduga belum mengantongi izin ini, Komisi III DPRD melakukan sidak pada Rabu (18/4) pagi dengan menggunakan kapal. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengerukan yang dilakukan oleh pihak PT Pertamina tersebut.

Terang saja, anggota dewan ini menjadi geram lantaran reklamasi yang dilakukan membuat penyempitan muara sungai Karang Anyar. Selain itu sejumlah pohon mangrove juga turut ditebang, padahal satu batang pohon mangrove yang hendak ditebang wajib mendapatkan izin dari dinas terkait.

“Banyak yang kita temukan yang pertama masalah perizinan tanggul tanah, kedua izin reklamasi, kemudian penyempitan muara sungai, penebangan mangrove. Dinas terkait itu tolong diawasi karena ada penebangan mangrove tanpa izin, harusnya meminta izin dulu atau koordinasi,” tegas Nazaruddin, kemarin.

Dari informasi yang dihimpun Balikpapan Pos, pihak Pertamina sudah mengantongi izin terkait reklamasi yang dilakukannya. Akan tetapi pihak Komisi III membantah hal itu lantaran saat sidak mereka membawa petugas dari Dinas Perizinan. “Dinas perizinan kita bawa katanya tidak ada, akibat ini semua sungai jadi sempit, apakah memang dalam Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) ada penyempitan sungai ini, kalo tidak ada sangat fatal sekali penyempitan sungai ini,” ujarnya.

Untuk itu, anggota dewan meminta untuk menghentikan sementara proyek pengerukan tanah di kawasan Karang Anyar tersebut. Sampai pihak Pertamina menunjukan izin-izin yang sudah dipenuhi dalam melaksanakan proyek reklamasi.

“Kita minta stop dulu sampai ada izinnya, manajemen Pertamina memperlihatkan ke kita izin-izinnya, mulai hari ini kita koordinasikan Satpol PP utnuk menyetop kegiatan di sana. Jangan ada tebang pilih di sini, kalo masyarakat kecil tidak ada izin main stop aja, ini pengawasan pemkot kurang maksimal,” terangnya.

Nazaruddin menambahkan, berbagai dampak negatif akan ditimbulkan dari aktivitas pengerukan tanah tersebut. Di antaranya pendangkalan di muara sungai, kapal nelayan yang ada tidak dapat melintas, serta ketika terjadi hujan sungai tersebut dikhawatirkan tidak dapat menampung debit air yang berujung terjadinya banjir di kawasan Karang Anyar. “Langkah kita, lakukan penghentian,” tandansya.(pri/san)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *