Telusuri Kasus Suap DPRD, KPK Periksa Gubernur Sumut

Sabtu, 21 April 2018 - 16:21 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menelisik kasus dugaan suap yang melibatkan 38 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka merampungkan berkas sejumlah tersangka, hari ini, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumut Teuku Erry Nuradi dan Ijeck Shah.

“Kedua saksi diperiksa sejak pukul 10:00 WIB untuk mengklarifikasi peristiwa pada 2 periode pemerintahan dan DPRD sebelumnya untuk 38 tersangka yang sedang diproses saat ini,” terang juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta Sabtu (21/4).

Selain Teuku Erry, penyidik juga mengagendakan sekitar 18 saksi lain dari unsur Pemerintah Provinsi Sumut, staf DPRD dan pihak swasta.

“Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Polda Sumut sampai saat ini sekitar 94 saksi telah diperiksa,” imbuhnya.

Kata Febri, sejak penyidik  berada di Medan dari Senin hingga Minggu, total sudah sekitar 152 saksi telah diagendakan pemeriksaannya.

Sementara itu, dari hasil pengembangan kasus ini, sejumlah tersangka kembali mendatangi penyidik untuk mengembalikan uang dan mengakui perbuatan. Dalam seminggu ini pengembalian uang terus bertambah dan telah mencapai sekitar Rp 1,7 Miliar.

“Selanjutnya uang tersebut disita dan digunakan untuk kebutuhan pembuktian di perkara ini,” ungkap Febri.

Atas pengembalian uang tersebut, pihak KPK menghargai sikap koperatif para tersangka, termasuk pengakuan yang dilakukan para pihak yang terkait kasus ini.

“Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan. Sikap ini dapat diikuti pihak lain,” tukasnya.

Untuk diketahui, KPK sebelumnya menetapkan tersangka terhadap 38 Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Mereka ditetapka tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap dari Gubernur Sumut kala itu Gatot Pujo Nugroho.

“Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka,” terang Agus Raharjo saat menggelar konpers di kantornya, Selasa (3/4).

Puluhan anggota DPRD tersebut kata Agus, ditetapkan tersangka karena menerima fee masing-masing senilai Rp 300 – Rp 350 juta. Uang tersebut diberikan Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut.

“Penyidik mendapatkan fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa 38 tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp 300 – Rp 350 juta dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho,” ungkapnya.

Atas perbuatannya tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana. Atas serangkaian pasal yang disematkan, puluhan anggota DPRD Sumut tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 12 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014- 2019 dalam dua tahap, yaitu: tahap pertama pada 2015, KPK menetapkan 5 unsur pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka. Lalu, tahap kedua pada 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka.

Sedangkan, terhadap Gubernur Sumut dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 1004/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017. Dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.250.000.000, subsidair 6 (enam) bulan. Atas putusan tersebut, Gatot kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan PN.

“Pada Juli 2017 jaksa eksekutor pada KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat untuk menjalani pidananya,” jelasnya. (Fajar/JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.