Keenakan, Sudah Dikasih Bantuan Kapal tapi Tak Pernah Bikin Laporan, Siap-siap Ditarik!

Minggu, 22 April 2018 - 21:09 WIB

FAJAR.CO.ID, TANJUNG SELOR – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara akan menarik kembali kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kepada kelompok nelayan di provinsi ke-34 ini.

Ada 10 kapal bantuan untuk nelayan yang diserahkan pada 2014-2015 lalu. Kepala DKP Kaltara Amir Bakrie menyebutkan, ada 2 kapal Inka Mina dan 8 Mina Maritim yang akan ditarik.

“Sejak bantuan kapal itu diserahkan, kelompok nelayan tidak pernah menyampaikan laporan penggunaannya, termasuk hasil tangkapan nelayan. Padahal, sesuai anjuran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, laporan itu wajib disampaikan secara berkala,” ujarnya, Sabtu (21/4).

Dia menyebutkan, bantuan kapal diberikan kepada kelompok nelayan di Tarakan, Sebatik, Nunukan, Tana Tidung, Mangkupadi dan Tanjung Selor. Dia juga mengakui bahwa kapal bantuan itu tidak beroperasi lagi.

Padahal, kata dia, bantuan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi itu bertujuan agar nelayan dapat sejahtera dan mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan.

“Selain mangkrak, bantuan pemerintah pusat kepada kelompok nelayan itu belum pernah memberikan kontribusi kepada pemerintah. Sesuai hasil koordinasi dengan KKP, kami akan menarik kembali kapal bantuan tersebut. Rencananya akan diserahkan kepada kelompok nelayan lain yang mampu mengelola dengan baik,” ujarnya.

Amir juga menyatakan tidak beroperasinya kapal tersebut karena nelayan tidak memiliki biaya untuk memperbaiki kerusakan seperti bocor. Namun dia menegaskan bahwa bodi dan mesin kapal masih bagus. Selain itu, lanjutnya, kelompok nelayan tidak mampu menggunakan peralatan yang ada di kapal.

“Kalau tidak bisa menggunakan alat tangkap yang ada, sebenarnya bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kalau memang tidak sesuai boleh diganti dengan pukat biasa,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, daerah-daerah penerima bantuan kapal yang kini tidak beroperasi lagi, terancam tidak lagi mendapat bantuan dari KKP dan DKP Kaltara.

“Percuma diberikan bantuan kalau tidak bisa digunakan. Ke depannya kelompok nelayan yang ingin menggunakan bantuan kapal itu akan kami berikan dengan persyaratan mampu mengoperasikan dan merawat kapal. Itu syarat mutlak yang tertuang dalam surat pernyataan,” ujarnya. (*/isa/fen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *