Kementrian Lingkungan Hidup Belum Hubungi Pertamina Soal Tumpahan Minyak di Balikpapan

Minggu, 22 April 2018 - 15:00 WIB

FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan mengakui belum melakukan tindakan  kepada Pertamina, terkait tumpahan minyak yang tersebar seluas kurang lebih 14 ribu hektare.

Kepala P3E Tri Bangun L Sony menjelaskan, pihaknya tidak bisa tergesa-gesa soal itu. Sebab, semua butuh waktu agar segala sesuatunya akurat. Karena pengajuan tuntutan tidak semudah yang dibayangkan. Ada hitung-hitungannya yang masih dikerjakan. Termasuk, kerusakan mangrove yang menjadi dampak.

“Kami juga ingin cepat karena dikejar-kejar peraturan dan DPR. Kemungkinan minggu depan sudah ada tindakan,” ujar Tri Bangun L Sony, kemarin (21/4).

Perihal ketegasan KLHK, dia mengatakan bukan berupa gugatan yang akan diberikan, melainkan sanksi administrasi. Peringatan tegas kepada Pertamina diberikan berupa pengembalian lingkungan laut yang sudah rusak.

“Bentuknya berupa paksaan melalui keputusan kementerian agar lingkungan kembali bersih total,” jelasnya.

Hingga kini, menurut dia, perairan di Teluk Balikpapan masih berbahaya untuk dinikmati masyarakat. Bahkan, berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan.

“Kami meminta masyarakat untuk tidak menikmati air laut terlebih dahulu, karena masih ada dampak dari tumpahan minyak,” ujarnya.

Secara kasatmata, diakuinya, memang ceceran minyak sudah tidak ada. Tapi jangan salah, pemulihan air laut bisa memakan waktu dua tahun lamanya. Sementara pihak yang berwenang untuk memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk menikmati pantai hanyalah KLHK. Bukan instansi lain, apalagi Pertamina.

“Ini sudah sesuai UU. Menghilangkan ceceran minyak memang butuh waktu singkat. Kemungkinan sampai enam bulan. Tapi persoalan recovery laut hingga pesisir pantai memakan waktu hingga dua tahun lamanya,” jelasnya.

Lantas sampai kapan warga bisa menikmati pantai akibat tumpahan minyak? Ditanya begitu, dia menjawab belum bisa memastikannya. Akan ada metode yang dilakukan secara bertahap, sampai akhirnya masyarakat bisa kembali menikmati pantai dan laut.

“Semua tanggung jawab Pertamina yang harus melakukannya. Karena itu sanksi yang didapat,” pungkas dia.

Kemarin (20/4) diberitakan, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam tim kampanye koalisi masyarakat peduli tumpahan minyak Teluk Balikpapan berencana menggelar aksi demo ke dua instansi pada Kamis (26/4) depan. Mereka akan menyambangi Polda Kaltim dan P3E Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan (KLHK).

Aksi itu bukan tanpa sebab. Kasus tumpahan minyak dinilai sudah cukup lama. Tercatat tiga minggu lamanya, namun tanpa kepastian.

Koordinator aksi, Husen Suwarno mengatakan, alasannya agar penyidik segera menetapkan tersangka terhadap kasus ini. Apalagi, sudah menelan lima korban jiwa dan berdampak pada rusaknya biota laut. Begitu pula dengan P3E, sejauh ini belum ada tindakan terkait gugatan kepada pelaku pencemaran. Padahal, sekira 14 ribu hektare laut Teluk Balikpapan tercemar. Pemulihannya pun memakan waktu lama.

“Untuk proses penegakan hukum saat ini, leading di daerah adalah Polda Kaltim. Koalisi memandang penting untuk segera melakukan aksi massa ke Polda dengan tujuan mendesak kepolisian segera menetapkan tersangka pelaku pencemar laut. Masyarakat dalam wadah koalisi ini akan mengawal hingga tuntas,” kata Husen, Jumat (20/4) lalu.

Dari hasil rembuk para koalisi, dia menilai KLHK memiliki peran penting dalam pencemaran ini. Artinya, paling berwenang untuk urusan bidang lingkungan hidup.

“Tujuan juga sama, meminta desakan ganti rugi atau pemulihan sampai tuntas. Sudah jelas yang mencemarkan dalam hal ini pihak Pertamina, terlepas dari akibat jangkar atau apa pun,” tandas dia.

“Dalam waktu dekat, kami meminta untuk bisa bertemu dengan pihak KLHK dalam hal ini P3E. Karena tak ada langkah hukum sampai sekarang,” sesalnya. (ham/yud/k1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *