Provinsi ini Akan Beli Dua Pesawat Buatan Indonesia

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, TANJUNG SELOR – Rencana pembelian pesawat N219 Nurtanio yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia (DI) oleh Pemprov Kaltara, terus berproses. Pemprov Kaltara direncanakan akan membeli dua unit pesawat yang bakal digunakan untuk menjangkau wilayah pedalaman pada tahap awal.

Dana sebesar Rp 80 miliar pun sudah disiapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara yang dialokasikan dalam APBD 2018.

Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid menyebutkan, saat ini, terkait rencana pembelian pesawat tersebut sedang dalam tahap pembicaraan antara Pemprov dengan PT DI mengenai skema pembayaran dan operasionalnya.

“Kami sedang koordinasi dengan PT Dirgantara Indonesia mengenai bagaimana skema pembayaran, mekanisme operasional, dan kapan mereka mulai merakit,” ujar Taupan pada Kamis (19/4) lalu.

Saat ini, lanjutnya, pesawat Nurtanio belum memasuki masa produksi. Pesawat yang ada masih menghabiskan masa uji coba. “Kita lihat program pembelian pesawatnya apakah bayar uang muka dulu atau bagaimana. Kalau memang kita harus bayar dulu, itu baru untuk uang muka, karena dua pesawat dananya Rp 160 miliar,” ujarnya.

Pembelian pesawat Nurtanio ini menjadi salah satu progres yang dilakukan Pemprov Kaltara dalam mempercepat perkembangan provinsi bungsu ini, terutama menghubungkan wilayah pedalaman dan perbatasan. Jika pembelian pesawat tahap awal berjalan lancar, maka akan meningkatkan serapan anggaran di Dishub Kaltara. Apalagi, tahun ini Dishub mendapatkan anggaran sebesar Rp 190 miliar.

Selain membeli pesawat, anggaran itu juga untuk membiayai berbagai program pembangunan bidang darat, laut, dan udara lainnya. Taupan menjelaskan, sebagian paket kegiatan belum berjalan. Namun, sebagian lagi sudah sampai tahap penandatanganan kontrak.

“Kegiatan sudah lelang semua. 100 persen sudah. Dari itu, sekitar 50 persen sudah kontrak, selebihnya masih menunggu,” terangnya.

Taupan memproyeksikan sisa bulan April ini, semua kegiatan sudah tuntas tahap penandatanganan kontrak. Sehingga, masa pekerjaan bisa diselesaikan paling lambat sampai November mendatang.

“Kami mau bulan November sudah selesai semua pekerjaan. Jangan sampai masuk Desember. Selain bisa segera digunakan, kita juga akan sibuk bulan Desember karena akan memasuki tahun anggaran baru,” ujarnya. (rus/fen)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment