Angka Kematian Akibat Kecelakaan Motor Melebihi Bahaya Narkoba

Selasa, 24 April 2018 - 16:50 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Berdasarkan data dari pihak Satlantas Mabes Polri, angka kematian atas kecelakaan sepeda motor di Indonesia sangat tinggi ketimbang angka kematian karena narkoba.

Menurut pengamat tranfortasi Darmaningtyas, Pemerintah harus menyediakan angkutan umum sebagai langkah tepat dalam menanggapi polemik aturan ojek online (Ojol) saat ini, bukanlah merevisi Undang-Undang yang mau mengakomodir sepeda motor sebagai angkutan umum.

Pasalnya, kehadiran Ojol di beberapa kota di Indonesia mulai tak teratur dari sisi kualitas atau kesiapan pengemudi dalam menjalankan tugasnya saat berkendara.

“Pada tahun 2004 direktur Lalu Lintas Kemenhub Pak Anton Tampubolon itu nyebar kuis pada banyak pihak untuk minta masukan, apakah perlu ditata atau tidak, ternyata masukan yang muncul semuanya bilang tidak. Kenapa, berarti melegalkan, saran yang muncul pada saat itu biarkan itu alami saja, tugas pemerintah menyediakan angkutan umumnya,” kata Darmaningtyas saat menggelar diskusi publik di Ruang pressrum DPR RI, dengan Tema ‘Solusi Ojek Online, Revisi UU LLAJ atau Perpres’? pada, Selasa (24/4).

Dikatakan Darmaningtyas, Pemerintah harus serius merespon masalah Ojol ini dengan berbagai kejadian-kejadian di jalan raya yang bisa mengancam nyawa orang, baik itu pengemudi Ojol maupun penumpang. Pasalnya, berdasarkan data Korlantas, angka kematian atas kecelakaan motor per hari melebihi angka kematian akibat menggunakan narkoba.

“Jadi, Pemerintah bentuk BNN untuk perangi narkoba, karena narkoba membunuh orang Indonesia 50 orang perhari. Dengan data Korlantas itu, orang yang terbunuh karena sepeda motor rata-rata 55 orang perhari. Jadi sepeda motor itu membunuh lebih besar daripada narkoba. Masa kita mau merevisi UU yang akan akomodasi motor sebagai angkutan umum,” jelasnya.

Darmaningtyas menyarankan agar masalah ini menjadi perhatian Pemerintah sebelum mengambil keputusan untuk merivisi UU yang menjadikan Ojol sebagai angkutan umum. Pasalnya, di beberapa negara luar mulai membuat aturan pengurangan sepeda motor, karena tingkat resikonya sangat besar.

“Ini yang harus kita pikirkan, Vietnam sudah menargetkan Hanoi tahun 2030 sudah bebas sepeda motor. Saya kebetulan sedang membantu Korlantas membuat program RSPA di banyak Polres, jadi tahun ini banyak daerah di luar jawa. Ternyata yang banyak ribut itu Jabodetabek, kota-kota di Jawa. Sementara diluar banyak yang belum ada ojek online,” ujarnya.

Selain itu, ahli tranfortasi ini menyarankan agar UU berskala nasional ini jangan dibuat hanya untuk mengakomodir regio tertentu saja, tetapi lebih pada semua wilayah sesuai dengan kepentinga nasional. Saat ini, kata Darmaningtyas, banyak angkutan-angkutan umum yang mati suri dan harus ada langkah cepat dari Pemerintah (Kemenhub) untuk melihat masalah ini.

“UU ini kan UU Nasional, jangan sampai membuat UU yang sifatnya nasional tetapi hanya mengakomodasi regio tertentu. Kalau bikin UU nasional untuk kepentingan nasional. Yang lebih urgent dari UU LLAJ itu mendorong implementasinya. Apa angkutan umumnya, kebetulang sekarang ini daerah-daerah itu angkutan umumnya mati suri, kita sudah mengusulkan ke Pak Dirjen ini supaya ada subsidi untuk angkutan umum yang berbasis bis,” sarannya.

Darmaningtyas juga meyakini, dengan adanya perhatian buat angkutan umum maka ojek-ojek online ataupun pangkalan dengan sendirinya akan ditinggalkan oleh publik. “Saya punya keyakinan kalo angkutan umumnya ini bagus dengan sendirinya orang itu akan meninggalkan ojek. Entah itu online atau pangkalan karena telah terbukti kok tak terselamatkan,” yakinnya. (Aiy/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.