Ketua DPR Sarankan Tak Perlu Buat Angket Perpres TKA

Selasa, 24 April 2018 - 12:51 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo. (Foto: DOk.jawapos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Pemerintah lewat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tenaga kerja asing (TKA), mendapat kritik dan penolakan dari berbagai pihak.

Atas putusan ini, terhembus isu bahwa anggota DPR RI akan membentuk Angket terkait Perpres TKA ini. Menanggi rencana tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan belum ada hal urgensi atau mendesak untuk membuat Angket Perpres. Hal itu dikarenakan Indonesia sedang berada dalam tahun-tahun politik.

“Perpres TKA, menurut saya belum ada urgensi atau belum ada yang mendesak apalagi dibikin sebuah Angket. Pertama besok kita sudah mengakhiri masa sidang ini pada hari kamis, dan kemudian berikutnya memasuki hari-hari Pilkada,” kata Ketua DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (24/4).

Politisi yang dikenal dengan panggilan Bamsoet ini lebih mengajak rekan-rekan di DPR untuk fokus pada langkah-langkah jitu dalam memenangkan pasangan kepala daerah yang diusung oleh partai mereka, serta fokus pada bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019.

“Saya menghimbau pada kawan-kawan, dan mengajak kawan-kawan semua menjaga situasi poltik yang kondusif di DPR, sehingga partai kita bisa lebih fokus bekerja menangkan pasangan kita masing-masing di daerah, dan fokus mendukung Capres dan Cawapres kita untuk Pilpres 2019. Kita yang di DPR ini menjadi anggota DPR lagi, dan mendapat nomor bagus,” himbaunya.

Politisi Partai Golkar ini juga menilai, Perpres TKA yang dikeluarkan oleh Presiden ini lebih pada menyederhanakan tahapan upaya Pemerintah dalam mengambil keputusan untuk diterima tenaga kerja asing atau tidak.

“Jadi saran saya, karena ini sifatnya Perpres bukan untuk mempermudah tapi menyederhanakan tahapan supaya Pemerintah lebih lekas mengambil keputusan diterima atau tidak. Sekarang ini kan sudah memasuki era digitalisasi sehingga aturan harus disesuaikan dengan proses komputerisasi yang lebih modern, sehingga ditemukan langkha-langkah kebijakan yang mempermudah,” jelasnya.

Diketahui, keputusan dikeluarkan Perpres TKA ini membuat peluang pekerja lokal masih kecil dan tidak akan terakomodir dengan membludaknya tenaga-tenaga kerja dari luar negeri. (Aiy/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *