TKA Makin Banjiri Indonesia, Ketua DPR: Sifat Perpres Bukan untuk Permudah

Selasa, 24 April 2018 - 13:23 WIB
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tenaga Kerja Asing (TKA) terus membanjiri Indonesia. Parahnya, TKA-TKA tersebut lebih dominan dari negara Thiongkok.

Terbaru dari hasil investigasi Ombudsman mendapatkan dua pesawat yang membawa tenaga kerja asing melalui jalur Sulawesi. Namun, temuan ini tak begitu menjadi masalah krusial saat ini. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Perpres yang dikeluarkan oleh Pemerintah itu lebih pada menyederhakan, bukan untuk permudah tenaga kerja asing.

“Jadi saran saya, karena ini sifatnya Perpres bukan untuk mempermudah tapi menyederhanakan tahapan supaya pemerintah lebih lekas mengambil keputusan diterima atau tidak. Sekarang ini kan sudah memasuki era digitalisasi sehingga aturan harus disesuaikan dengan proses komputerisasi yang lebih modern sehingga ditemukan langkha-langkah kebijakan yang mempermudah,” kata Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI, Selasa (24/4).

Diketakan Ketua DPR, keputusan dikeluarkan Perpres ini untuk lebih memperketat masuknya tenaga kerja asing, bukan mempermudah mereka masuk ke Indonesia. Politisi Partai Golkar ini pun membandingkan kebijakan yang lama dengan kebijakan sekarang, yang lebih pada keputusan cepat diterima atau tidak diterima.

“Bukan memperlancar masuknya persyaratan sampai di meja yang berwenang di Indonesia, tapi bukan untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk. Kalau dulu bisa berbulan-bulan tenaga kerja asing diterima atau tdak, sekarang mungkin iya atau tdak. Jadi bukan mempermudah,” jelasnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga mengakui, dirinya akan memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabatnya terkait dengan disetujuinya Perpres tentang tenaga kerja asing. “Iya pasti sebagai kolega saya akan memberikan penjelasan-penjelasan pada sahabat-sahabat saya. Secara sederhana saja seperti kita disini. Misalkan pengaduan masyarakat, tadinya orang harus datang kesini, berbundel-bundel baru bisa kita temui,” ungkapnya.

Meski begitu, politisi yang beken disapa Bamsoet ini akan meminta Komisi IX untuk menangani masalah yang menjadi perhatian publik Indonesia saat ini. “Sebagai Pimpinan DPR, saya, Fahri Hamzah, Fadli Zon, Pak Agus, Pak Utut, Pak Taufik bertanggung jawab terhadap kondisi-kondisi di DPR, sehingga saya akan mendorong kesepakatan kami agar ini ditangani dan didalami Komisi IX dengan memanggil pihak-pihak terkait,” tuturnya. (Aiy/Fajar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *