Pemerintah Siap Kirim Tim ke Thailand Pelajari Aturan Taksi Online

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kehadiran taksi online dan ojek online di Indonesia masih menjadi masalah, baik di pada tarif hingga sistim perekrutan pengemudi yang tidak tertata.

Para aplikator ojek online dan taksi online masih terlihat amburadul dalam menjalankan aturan perusahan mereka. Atas ketidak aturan ini, terjadi aksi demonstrasi dari pengemudi ojek online terhadap aturan yang diterapkan oleh pihak perusahan (aplikator).

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan, masalah penataan ojek online dan taksi online di Indonesia masih menjadi masalah tersendiri. Tak hanya mengenai aturan dalam perusahan, masalah revisi Undang-Undang yang akan dijadikan ojek online sebagai angkutan umum pun masih menjadi masalah besar saat ini. Untuk itu, Pemerintah lewat Kementerian Perhubungan akan membuat tim untuk membedah masalah ini dengan baik.

“Menyangkut masalah kenapa sampai terjadi seperti ini di Indonesia, sebetulnya persoalan-persoalan yang menyangkut masalah taksi online itu hampir semua  negara mengalami hal yang sama. Persoalannya juga sama, mereka menghadapi persoalan yang sama tetapi mungkin kapasitas agak berbeda,” kata Budi Setiadi saat menggelar diskusi publik di Ruang Pressrum DPR RI, Selasa (24/4) kemarin.

Dikatakan Budia Setiadi, pihaknya akan membentuk tim untuk melakukan kunjungan ke negara Thailand yang diketahui sangat baik dalam mengelola masalah taksi online.

“Dalam waktu dekat akan belajar dari beberapa negara saksektori seperti Thailand. Katanya mereka lebih baik dari kita, dan kita akan mengirimkan tim sampai kesana untuk bisa melihat bagaimana cara Pemerintah Thailand mengatur masalah ini,” ucapnya.

Selain mengirim tim ke Thailand, Kementerian Perhubungan juga akan menyampaikan masalah ini ke beberapa Kenterian yang dianggap memiliki keterkaitan dengan masalah taksi online dan ojek online.

“Kemudian terkait masalah taksi online ata ojek online ini, ada beberapa Kementerian terkait yang bisa kami sampaikan. Namun, menyangkut masalah aplikasinya atau akunnya itu kewenangan penuh dari kementerian komunikasi,” jelasnya.

Diketahui, Pemerintah pernah membuat tiga Peraturan Menteri (PM) untuk mengatur taksi online yakni PM 32, PM 26 dan terakhir PM 108. (Aiy/Fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...